586 Sapi di Salatiga Terjangkit PMK, Delapan Diantaranya Mati

25 Juni 2022
Foto : jatengprov.go.id

KOTA SALATIGA - Ratusan ekor sapi di Salatiga diketahui terjangkit penyakit mulut dan kuku (PMK), beberapa diantaranya bahkan telah mati. Karenanya, para peternak menyambut baik dengan adanya kegiatan vaksinasi yang mulai dilakukan pada Jumat (24/6).

Dikutip dari jatengprov.go.id, salah satu sasaran vaksinasi yakni di tempat peternakan milik Kelompok Ternak Sri Mulih di kandang koloni Dusun Kradenan, Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Ketua Kelompok Ahmad Solihun, menyambut dengan senang sekali, karena ada perawatan dari Dinas Peternakan yang selalu memerhatikan peternakan.

"Pemberian vaksinasi, hal baik bagi ternak kami Sebab, peternak tidak lagi diliputi kekhawatiran ternaknya akan terkena PMK. Sebelumnya, kita merasa resah,"katanya.

Menurut Solikhun, pihaknya juga telah melakukan perawatan ternak dengan melakukan menyemprot disinfektan ke kandang. Bahkan, satu bulan terakhir pemerintah setempat memberikan vitamin kepada hewan ternak.

Adapun jumlah hewan ternak di kandang koloni 15 ekor sapi dan yang dirawat di kandang warga sebanyak 50 ekor.

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Henni Mulyani mengatakan, Kota Salatiga termasuk satu di antara delapan kabupaten/kota yang mendapat vaksin darurat. Jumlah vaksin yang diterima sebanyak satu botol untuk seratus dosis.

“Salatiga mendapat satu botol untuk 100 ekor, atau 100 kali suntik. Satu kali suntiknya dua mililiter,"ujar Henni.

Menurutnya, sesuai dengan SOP Suntikan diberikan ke sapi yang sehat. Oleh karena itu, pihaknya memilih Kecamatan Tingkir yang memang masih hijau, masih bersih.

Selanjutnya, imbuh Henni, Salatiga akan kembali mendapat vaksin untuk PMK sebanyak 55 botol untuk 5.500 ekor ternak. Vaksin itu akan segera disuntikkan secepatnya ke hewan ternak.

Henni menyebut, di Kota Salatiga hewan ternak yang kena PMK sebanyak 586 ekor. Delapan ekor terdiri dari dua indukan, satu jantan, dan lima pedhet mati. Penanganan sapi yang sakit harus diobati karena tidak bisa divaksin.

"Ketika pengobatan, maka itu menjadi tanggung jawab kabupaten/kota karena provinsi maupun pusat untuk pengobatan, sifatnya stimulan,” terangnya. (Ak/Ul/K5)

Terkait