Bupati dan Wali Kota di Zona Merah Harus Buat Kesepakatan Bersama

15 Juni 2021

SEMARANG - Seluruh bupati/wali kota yang daerahnya masuk dalam zona merah diminta untuk membuat kesepakatan bersama. Penegasan itu diungkapkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo agar dalam penanganan Covid-19 tidak terjadi gesekan antarwarga.

Hal itu disampaikan Ganjar usai memimpin rapat penanganan Covid-19 di kantornya, Senin (14/6) kemarin. Ganjar menegaskan, tidak boleh ada bupati/wali kota yang berseberangan dalam pengendalian Covid-19 di daerahnya masing-masing.

"Perlu kesepakatan bersama di area yang zona merah. Contoh Kudus dan sekitarnya, mereka butuh kesepakatan bagaimana mengatasi pelintas batas, orang belanja, orang bekerja dan lainnya. Kalau aturannya tidak sama, maka ini akan menimbulkan potensi gesekan," katanya.

Ganjar mengatakan siap menengahi para bupati/wali kota terkait kesepakatan itu. Hari ini, dirinya telah memerintahkan seluruh sekda untuk rapat membahas kesepakatan-kesepakatan bersama itu.

"Yang perlu dibahas umpama kalau ada warga dari kabupaten/kota lain bagaimana mengatasinya, apakah dites atau diambil sampling. Kedua, bagaimana mengatur waktu atau tata cara beribadah, karena Sragen sudah mengusulkan dan disepakati MUI setempat untuk beribadah di rumah," jelasnya.

Termasuk aturan tempat-tempat pariwisata dan kegiatan keramaian lainnya. Jika di suatu daerah tempat pariwisata ditutup, sementara daerah lain masih buka, orang di daerah tertentu itu akan berbondong-bondong ke daerah yang masih buka tempat wisatanya.

"Ini kan bahaya. Maka kalau aturannya sama, itu bisa dikendalikan. Dan ini tadi yang disepakati untuk membahas soal itu," terangnya.

Selain membahas soal itu, dalam rapat tersebut juga dibahas tentang persiapan semua daerah mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 serta munculnya varian baru. Beberapa daerah, lanjut Ganjar, sudah menambah tempat tidur di rumah sakit, baik ICU maupun isolasi.

"Tempat isolasi terpusat juga sudah dibuat dan saya minta semua melaporkan agar tercatat. Termasuk soal vaksinasi, semua bupati/wali kota sepakat untuk menggenjot vaksinasi. Tapi masalahnya tadi banyak yang kekurangan vaksin, maka saya akan koordinasikan dengan menkes," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng Yulianto Prabowo mengatakan, vaksinasi memang menjadi kunci penanganan Covid-19. Data yang sudah ada, dari kasus meninggal antara 9 Mei sampai 13 Juni 2021, sebanyak 87 persen kematian karena pasien belum divaksin.

"Pasien Covid-19 yang meninggal itu, 87 persen ternyata belum divaksin. Sementara yang sudah divaksin dan meninggal itu hanya 2,3 persen, dan rata-rata baru vaksin dosis pertama. Artinya, yang belum divaksin memang masih sangat rentan," jelasnya.

Untuk itu Yulianto meminta seluruh daerah di Jawa Tengah meningkatkan program vaksinasi. Meski vaksin masih belum mencukupi, tetapi stok vaksin yang masih ada di berbagai daerah diminta dihabiskan.

"Stok vaksin yang ada kami minta dihabiskan. Kami juga akan berupaya menambah vaksin dengan berkoordinasi pada Kemenkes agar dapat perhatian," pungkasnya. (kan1)

Terkait