JAKARTA - Saat ini dianggap momentum yang tepat bagi Presiden Jokowi untuk me-reshuffle kabinet indonesia maju. Hal itu menyusul ditetapkannya dua menteri kabinetnya sebagai tersangka dugaan kasus korupsi dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saatnya Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja semua menterinya agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah bisa meningkat," katanya pengamat politik Universitas Jember, Hermanto Rohman, Minggu (6/12) kemarin.
Dikatakannya, saat ini merupakan momentum Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja para menterinya. Presiden Jokowi, menurutnya, sudah pernah mengingatkan para menterinya agar melakukan penanganan COVID-19 dengan baik.
Dia juga mengingatkan agar tak ada yang korupsi. Namun instruksi itu diabaikan.
"Ditahannya Mensos menjadi preseden buruk bagi pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Sebab semua daerah diminta untuk menjalankan kebijakan keuangan dengan benar selama pandemi. Namun justru menterinya melakukan korupsi," ujarnya.
Dia meminta agar Jokowi harus kembali menegaskan instruksi-nya kepada para menterinya. Para menteri harus diingatkan jangan bermain-main dalam penanganan COVID-19 dengan melakukan korupsi. Karenanya, sangat perlu dilakukan pembenahan di kabinet agar bisa bekerja lebih baik sesuai harapan masyarakat.
"Ini menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja semua menteri bahwa penanganan COVID-19 harus dibutuhkan integritas dari para pembantu presiden, sehingga bukan hanya persoalan strategi penanganan-nya saja," katanya.
Senada diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra, Fadli Zon. Dia menyebut saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.
"Memang waktu yang tepat walaupun terlambat untuk reshuffle," katanya.
Anggota Komisi I DPR ini menyebut dalam reshuffle nanti, agar posisi menteri diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas dan keahlian sesuai bidangnya. "Cari orang-orang profesional dan ahli di bidang masing-masing. Punya kapasitas, kapabilitas (dan) integritas," sebutnya.
Penetapan dua menteri sebagai tersangka korupsi menjadi pukulan telak bagi pemerintahan era Jokowi. Sebab korupsi terus merajalela di masa pandemi COVID-19.
"Ini pukulan bagi pemerintahan Jokowi kedua. Makin menunjukkan bahwa korupsi masih terus merajalela bahkan di tengah pandemi. Seiring dengan kolusi dan nepotisme yg terus meningkat, demokrasi makin tertekan oleh pendekatan otoritarian terhadap mereka yang kritis," ucapnya. (kan1)
