Hingga Mei 2022, Jumlah Pemilih di Indonesia Capai 190 Juta Orang

1 Juli 2022
foto: james/ed diR

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) mencatat hingga Mei 2022 ada sekitar 190 juta pemilih yang tersebar di seluruh Indonesia. Meski begitu, penyelenggara Pemilu itu akan terus melakukan pemutakhiran secara berkelanjutan.

Dikutip dari kpu.go.id, Anggota KPU RI August Mellaz dalam rapat koordinasi belum lama ini mengatakan hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) periode Mei 2022, tercatat jumlah pemilih sebanyak 190.523.537 orang. Mereka berasal dari 34 provinsi, 514 kab/kota, 7.222 kecamatan, 83.229 desa/kelurahan, 699.239 TPS.

Sementara pada DPB Semester II 2021 jumlah pemilih sebanyak 190.659.348 orang. Namun, setelah melalui penyandingan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghasilkan 178.369.943 total padan atau 96,19 persen.

"Sebenarnya di sana itu bisa dibilang relatif membaik, tetapi juga tiga atau hampir 4 persen itu bagaimanapun juga kalau di breakdown basisnya data per data,"ujar Mellaz.

Menurut Mellaz, untuk DPB Provinsi Jambi per semester II di 2021 sebanyak 2.427.062. Kemudian, setelah disandingkan dengan data kependudukan didapatkan hasil 2.311.873 total padan atau 96,64 persen.

"Kalau tidak padannya 3,36 persen saya kira ini jadi pekerjaan rumah kita,"ucap Mellaz.

Untuk itu, kata Mellaz, dirinya mengingatkan kembali lima arahan KPU RI yang termuat dalam Surat Edaran Nomor 17 tahun 2022. Diantaranya, menyampaikan hasil pemadanan data ke Kabupaten/Kota melalui Provinsi/KIP Aceh dengan kategori data padan, meninggal, ganda, anomali, tidak padan, dan data anggota kartu keluarga padan dan tidak masuk dalam DPT.

"Kedua, KPU Provinsi/KIP Aceh mengunduh data dari portal alat bantu yang disediakan KPU RI dan memberikannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota,"ujarnya.

Ketiga, kata Mellaz, pencermatan terhadap data anomali dan data tidak padan dimutakhirkan sesuai dengan PKPU No.6/2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Keempat, mencoret data ganda yang ditemukan dan telah dilakukan validasi dengan memperhatikan dokumen kependudukan (KTP-el/Surat Perekaman KTP-el).

"Dan kelima, proses pemutakhiran data pemilih sebagaimana pada poin 3 dan 4 menggunakan aplikasi Sidalih berkelanjutan,"jelasnya.

Lebih lanjut, Mellaz juga menyampaikan prinsip pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ada sembilan yakni komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabilitas, dan perlindungan data pribadi. (humas kpu ri tenri/K5)

Terkait