Kasus Pencabulan Terhadap Santriwati yang Diduga Dilakukan MSAT Diharapkan Segera Disidangkan

11 Juli 2022
Ilustrasi pencabulan/pixabay.com

Kasus pencabulan terhadap sejumlah santriwati salah satu Pondok Pesantren (Ponpes) di Jawa Timur yang diduga dilakukan anak pengurus MSAT (42) mendapatkan perhatian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Selain mengapresiasia langkah Polri, juga berharap agar kasus itu segera disidangkan di pengadilan sehingga didapat kepastian hukum.

Mengutip kemenpppa.go.id, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengatakan pihaknya tidak ada kasus kekerasan seksual yang dapat ditoleransi dan siapapun pelakunya, hukum harus ditegakkan dan di proses. Karenanya, dia berharap kasus itu bisa segera disidangkan demi kepastian hukum.

"Jadi, apabila tersangka memang dinyatakan bersalah maka lekas dijatuhkan sanksi yang sesuai,"katanya.

Selain itu, kata Menteri PPPA, korban juga bisa mendapatkan ganti rugi, penanganan, dan pemulihan. Baik trauma psikologis maupun martabat di tengah-tengah masyarakat.

Menurut Menteri PPPA, seluruh proses hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dimana di sana disebutkan, menjamin segala penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

"Kekerasan seksual adalah pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran konstitusi, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Oleh karena itu, semua bentuk kekerasan seksual harus mendapat penanganan hukum yang sesuai serta tidak ada lagi penyelesaian di luar pengadilan dan pihak-pihak yang menghalangi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menegakkan hukum,” tutur Menteri PPPA.

Lebih lanjut, Menteri PPPA menyampaikan di dalam UU TPKS Pasal 19, dinyatakan secara jelas, setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan penanangan dalam kasus itu bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Bahkan, bila terduga memiliki kedudukan lebih kuat atau sebenarnya diberikan kepercayaan untuk melindungi, dan terbukti menjadi pelaku, maka akan mendapat tambahan hukuman.

Menteri PPPA juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Provinsi Jawa Timur beserta jajarannya yang telah melakukan upaya tegas, dan terukur dalam proses penangkapan tersangka MSAT. Selain itu, juga kepada Kementerian Agama atas pencabutan izin operasional pondok pesantren.

"Perlu ditemukan solusi agar tidak adanya pelanggaran hak asasi untuk mendapatkan pendidikan serta melihat solusi jangka panjang. Agar tidak ada lagi kekerasan seksual di pesantren dan lembaga pendidikan agama lainnya,"ujarnya.

Menteri PPPA juga berjanji akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memastikan pemindahan santriwati berjalan baik. Serta mengupayakan percepatan implementasi Pesantren Ramah Anak di semua daerah sebagai langkah pencegahan kasus kekerasan seksual yang terus berulang di pesantren dan lembaga pendidikan agama lainnya.

"Dalam upaya memutus rantai kekerasan, kami mengimbau kepada siapapun yang mengalami, mengetahui, atau melihat segala bentuk kekerasan dapat melapor ke Layanan SAPA serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Kepolisian setempat,"tandasnya.

Menteri PPPA juga mengapresiasi keberanian korban dan saksi korban untuk speak up, melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Itu, memiliki dampak yang luar biasa karena atas keberaniannya, kasus kekerasan seksual ini terungkap dan dapat segera ditangani proses hukum serta pemulihannya, dan yang paling penting adalah mencegah bermunculan korban-korban lainnya.

Sementara penegakan hukum terus diupayakan terhadap berbagai kasus kekerasan seksual di Indonesia, KemenPPPA bersama kementerian/lembaga terkait tengah menyiapkan berbagai peraturan pelaksana implementasi UU TPKS baik melalui Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden. (Humas/K5)

Terkait