Masih Dilarang, Legalisasi Ganja Medis Butuh Persetujuan Menkes dan Remomendasi BPOM

30 Juni 2022
Ilustrasi daun ganja/pixabay.com

JAKARTA - Jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan sampai dengan saat ini ganja masih dilarang penggunaannya. Karenanya, legalisasi ganja medis harus mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan (Menkes) dan rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dikutip dari tribratanews.polri.go.id, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen. Pol. Krisno Halomoan Siregar mengatakan ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk melegalisasikan ganja medis. Diantaranya, perlu persetujuan Menteri Kesehatan dan rekomendasi BPOM.

"Usulan untuk melegalkan ganja untuk kepentingan medis harus melalui proses persetujuan Menkes atas rekomendasi BPOM,"katanya.

Menurut Brigjen. Pol. Krisno Halomoan Siregar menjelaskan, Polri sebagai penyidik tindak pidana narkotika masih berpedoman kepada ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dimana disebutkan, ganja sebagai salah satu bentuk narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

"Saya tidak mau mendahului untuk membuat prediksi apakah kasus penyalahgunaan meningkat manakala ganja dilegalkan untuk kepentingan medis. Meskipun bisa saja terjadi, Polri sebagai alat negara penegak hukum tentunya wajib menegakkan hukum positif yang berlaku di Indonesia,"terangnya.

Ditegaskannya, ganja masih dilarang untuk kepentingan kesehatan. Sejauh ini, Indonesia masih menjadi salah satu negara di PBB yang menolak legalisasi ganja. (K5/K5)