Mengadu Ke Dewan Soal Pengerukan Pasir Balong, DLH Dapat Teguran

10 Juni 2021

JEPARA - Upaya warga Desa Balong, Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara untuk mempertahankan wilayah lautnya dari upaya pengerukan terus dilakukan. Berbagai pihak dilobi dan disurati agar mau mendengar keluhan warga yang menolak pasir lautnya dikeruk.

Upaya terkini, warga Balong mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara untuk melakukan audiensi. Massa penolak rencana penambangan pasir yang tergabung dalam Persatuan Petani dan Masyarakat Sadar Wisata (PPSMW) akhirnya ditemu anggota dewan (9/6).

Saat menemui warga, DPRD Jepara menengarai ada ketidakberesan dalam proyek. Mereka mulai bersuara dan menyoroti rencana penambangan pasir di perairan Balong. Bahkan, kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jepara, dewan meminta agar tidak main-main dalam proyek tersebut.

Pihaknya menilai, DLH Jepara memiliki kepentingan khusus dalam proyek itu. Padahal, mestinya DLH harus berpihak kepada masyarakat Jepara, terutama Balong.

“Saya melihat DLH sangat pro aktif. Artinya DLH punya tujuan. Memang betul keputusan ada di pemerintah pusat. Tapi dasarnya kan, dokumen-dokumen (AMDAL, red) ada di daerah. DLH harus membantu dan berpihak kepada masyarakat Jepara. Tolong, jangan main-main,” kata Pratikno, Wakil Ketua DPRD Jepara.

Pratikno juga menilai, bahwa DLH Jepara terkesan mengabaikan peran DPRD Jepara. Sebab, dalam beberapa pertemuan tentang proyek itu, mereka sama sekali tidak ada yang mengundang.

Pratikno mengaku tidak yakin dengan kabar yang menyebutkan pasir yang akan dikeruk adalah pasir putih. Sebab, seperti dikutip dari murianews.com, dia mendapatkan informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bahwa, 84 persen pasir yang ada di perairan Balong adalah pasir besi. (Kan3)