Pemerintah RI Bakal Buka Kembali Ekspor Minyak Goreng 23 Mei Mendatang

19 Mei 2022
Presiden RI Joko Widodo (setkab.go.id)

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan kembali membuka ekspor minyak goreng. Kebijakan itu akan mulai diberlakukan pada Senin (23/05/2022) mendatang.

Dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/05/2022) seperti dilansir setkab.go.id, Jokowi mengatakan Keputusan itu diambil pemerintah setelah memperhatikan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini. Serta mempertimbangkan para tenaga kerja dan petani di industri sawit.

“Berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga kerja di industri sawit, baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin, 23 Mei 2022,” ujar Presiden.

Meski membuka ekspor minyak goreng, Presiden menegaskan, pemerintah akan terus memantau dan mengawasi dengan ketat. Itu, untuk memastikan minyak goreng tersedia dengan harga terjangkau di tanah air.

“Meskipun ekspor dibuka, pemerintah akan tetap mengawasi dan memantau dengan ketat untuk memastikan pasokan tetap terpenuhi dengan harga terjangkau,”ujarnya.

Presiden menegaskan, sejak kebijakan pelarangan ekspor diterapkan, pemerintah terus memantau dan mendorong berbagai langkah memastikan ketersediaan minyak goreng agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pengecekan langsung di lapangan dan laporan yang diterima, pasokan minyak goreng terus bertambah.

Menurut Presiden, kebutuhan nasional untuk minyak goreng curah sebesar kurang lebih 194 ribu ton per bulannya. Pada Maret, sebelum dilakukan pelarangan ekspor, pasokan hanya mencapai 64,5 ribu ton.

"Namun setelah dilakukan pelarangan ekspor di April, pasokan kita mencapai 211 ribu ton per bulannya, melebihi kebutuhan nasional bulanan kita,”ungkapnya.

Selain itu, Presiden juga menjelaskan terdapat penurunan harga rata-rata minyak goreng secara nasional. Pada April, sebelum pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional minyak goreng curah berkisar kurang lebih Rp19.800. Namun, setelah adanya pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional turun menjadi Rp17.200–Rp17.600.

"Penambahan pasokan dan penurunan harga tersebut merupakan usaha bersama-sama kita. Baik dari pemerintah, BUMN, dan juga swasta. Walaupun memang ada beberapa daerah yang saya tahu harga minyak gorengnya masih relatif tinggi, tapi saya meyakini dalam beberapa minggu ke depan harga minyak goreng curah akan makin terjangkau menuju harga yang kita tentukan karena ketersediaannya makin melimpah,” jelasnya.

Presiden Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada para petani sawit atas pengertian dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang diambil untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Secara kelembagaan, pemerintah juga akan melakukan pembenahan prosedur dan regulasi di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) agar terus disederhanakan dan dipermudah.

Sehingga, lebih adaptif dan solutif menghadapi dinamika pasokan dan harga minyak dalam negeri sehingga masyarakat dapat dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya. Di sisi lain, mengenai dugaan adanya pelanggaran dan penyelewengan dalam distribusi dan produksi minyak goreng.

"Saya telah memerintahkan aparat hukum kita untuk terus melakukan penyelidikan dan memproses hukum para pelakunya. Saya tidak mau ada yang bermain-main yang dampaknya mempersulit rakyat, merugikan rakyat,” tegasnya. (TGH/UN/K5)

Terkait