Penggunaan MyPertamina untuk Beli Pertalite dan Solar Subsidi Terkendala Kemampuan HP Pembeli

30 Juni 2022
Foto : Istimewa

JAKARTA - Rencana penggunaan aplikasi MyPertamina untuk melakukan pembelian Pertalite dan solar subsidi mendapat sorotan dari anggota DPR RI. Meski baik, program itu masih banyak kendala di awal penggunaan, utamanya kemampuan Handphone yang dimiliki masyarakat yang akan membelinya.

Dikutip dari dpr.go.id, Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari mengatakan penerapan aplikasi MyPertamina untuk mengakses BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite butuh pengawasan ketat. Agar tepat sasaran, kebocoran BBM bersubsidi ke industri atau kelompok mampu harus dihindari.

Dirinya menilai, program digital MyPertamina masih membutuhkan sosialisasi masif dan nantinya dievaluasi untuk penyempurnaan. Dengan begitu, kelompok masyarakat berdaya beli rendah bisa menikmati.

"Masih butuh sosialisasi dan penyempurnaan. Agar BBM bersubsidi dinikmati masyarakat yang membutuhkan dan tidak ada kebocoran ke industri atau kelompok pemilik kendaraan mewah yang mengonsumsi BBM bersubsidi," harap Diah saat diwawancara Parlementaria via Whatsapp, Kamis (30/6)

Hanya saja, kata Diah, masih banyak kendala di awal program ini diluncurkan, diantaranya masyarakat yang tidak memiliki handphone (HP) atau HP-nya bukan smartphone. Karena sasarannya masyarakat yang tidak mampu, pertanyaan berikutnya apakah memiliki gadget atau HP yang bisa meng-install.

"Ini belum diantisipasi dengan baik. Masalah kedua, HP bisa berpindah tangan. Bisa saja HP milik seseorang, tapi aplikasinya di HP lain, kemudian digunakan orang yang tidak berhak. Inilah beberapa masalah teknis yang perlu diatasi segera,"kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Diah menambahkan tujuan program MyPertamina ini baik, tinggal sosialisasinnya dilakukan secara sungguh-sungguh dan cermat. Melui program itu juga bisa terdata siapa saja kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi BBM.

"Pengawasan sekali lagi jadi kunci sukses program tersebut," tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II ini. (mh/sf/K5)

Terkait