Bukan masalah ambil gasnya, anak kami lapar pak, butuh makan, butuh kehidupan -
source: kanal9
JAKARTA - Kunjungan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat meninjau pangkalan LPG gas 3 kg di daerah Tangerang, Banten pada Selasa 4 Pebruari 2025 langsung berinteraksi dengan pemilik pangkalan untuk mengecek ketersediaan gas bersubsidi.Namun, di luar pangkalan, ratusan warga yang telah mengantre sejak pagi menyampaikan keluhannya mengenai sulitnya mendapatkan LPG 3 Kg. Salah satunya, Effendi warga setempat dengan nada emosional menyatakan bahwa kebijakan pemerintah justru menyulitkan masyarakat kecil.
"Saya sekarang lagi masak pak, saya tinggal demi antre gas doang," tegasnya di hadapan Bahlil Lahadalia. "Bukan masalah ambil gasnya, anak kami lapar pak, butuh makan, butuh kehidupan pak, logikanya berjalan dong pak," imbuhnya. Amarah warga tersebut pun coba diredakan oleh sejumlah pengawal agar tidak kembali lagi membentak Ketua Umum Partai Golkar tersebut. "Iya iya, udah sabar pak sabar, tenang," ucap sejumlah pengawal berpakaian safari. Sebelum menjawab luapan emosi masyarakat itu, Bahlil Lahadalia pun meminta pria tersebut untuk diam dan mendengarkan dirinya berbicara.Bahlil Dahalia pun tersenyum dan berbalik badan untuk menemui sejumlah awak media yang telah menunggu sejak pagi tadi. Saat situasi sedikit mereda, Bahlil memberikan kesempatan kepada Effendi untuk menyampaikan kekecewaannya secara langsung. Pria itu menjelaskan bahwa ia telah berusaha mencari LPG 3 Kg selama dua minggu. Ia sampai kesulitan untuk mencari nafkah. "Bagaimana ceritanya gas LPG 3 Kg ini dihilangkan? Kalau memang dari pusatnya Rp 17.500 lalu di pengecernya Rp 20.000, harusnya pemerintah memperhitungkannya," kata pria itu. Didampingi Sachrudin, Wali Kota Tangerang terpilih, Bahlil menyampaikan klarifikasi terkait kebijakan yang melarang penjualan gas LPG 3 Kg di warung pengecer. "Jadi bapak dengar, bapak dengar. Saya juga inikan sebagai rakyat, bapak. Niat saya itu baik karena subsidi kita Rp 80,7 triliun per tahun.Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga Rp 19.000 atau Rp 20.000," jelas Bahlil Lahadialia dengan tenang. Diungkapkan oleh Bahlil Lahadalia kebijakan ini dirancang agar subsidi dapat tepat sasaran. Namun, menyadari kondisi masyarakat yang sulit, pemerintah memutuskan untuk mengembalikan sistem pengecer tetapi dengan pengawasan ketat dari Kementerian ESDM."Mulai hari ini, bapak mau jualan enggak apa-apa karena dari pengecer kami aktifkan menjadi sub dari pada pangkalan," ungkapnya.