Tahun Anggaran 2020, PAD Blora Raih Rp 2,22 T Sehingga Surplus Anggaran Sebesar Rp 18,82 M

9 Juni 2021

BLORA - Meskipun terjadi resesi ekonomi yang luar biasa akibat Pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Blora mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 2,22 T atau lebih tepatnya Rp2.217.946.961.535,00..

Sedangkan realisasi belanja selama setahun mencapai Rp2.109.122.887.754,00. Dengan kondisi demikian, maka Pemkab Blora masih mampu surplus sebesar Rp18.824.073.781,00.

Rincian necara keuangan tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, ST,MM, mewakili Bupati. Hal ini menunjukkan pembangunan di Kabupaten Blora masih berlangsung sangat baik.

Menurut Wakil Bupati, pada laporan keuangan tahun 2020 terdapat Belanja Tak Terduga yang terealisasi sebesar Rp59.941.665.170,00.

“Belanja tak terduga ini digunakan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan upaya penghentian penyebaran Covid-19 di Kabupaten Blora,” jelasnya.

Gambaran tersebut tercermin pada rapat paripurna dalam acara penyampaian Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020 yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Blora, HM Dasum, SE, MMA didampingi unsur pimpinan DPRD Blora di ruang pertemuan Setwan Blora (8/6).

Hadir pada rapat paripurna Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, ST,MM mewakili Bupati Blora H. Arief Rohman, S.IP, M.Si. Selain itu dihadiri Forkopimda Blora, Sekda Blora Komang Gede Irawadi, SE, M.Si, Anggota DPRD Blora dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketua DPRD Blora HM Dasum mengatakan bahwa berdasarkan surat BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 38A/LHP/XVIII.SMG tertanggal 21 April 2021, perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020, BPK telah memberikan Opiini “Wajar Tanpa Pengecualian”

“Sehingga predikat ini, berarti selama tujuh tahun berturut-turut pemerintah Kabupaten Blora telah mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian,” paparnya.

Adapun penanganan pandemi COVID-19 ini dilaksanakan di masing-masing perangkat daerah dalam program penanganan kesehatan, program penanganan dampak ekonomi dan program jaring pengaman sosial.

Dikatakannya, pada Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Blora mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

“Hal ini merupakan suatu kebanggaan dan kemajuan bagi Pemerintah Kabupaten Blora, yang telah mendapatkan Opini WTP ketujuh kalinya berturut-turut,” ungkapnya.

Namun demikian, dari hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, masih ada beberapa hal yang akan menjadi perhatian dan fokus untuk mengambil langkah-langkah perbaikan dan pemulihan berkaitan dengan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Dan tentunya kami akan terus berupaya untuk mengeliminir temuan-temuan pemeriksaan dan menghindari adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah,” paparnya. (Kan3)