Tekan Penyebaran PMK, Pemerintah Percepat Vaksinasi Hewan Ternak Libatkan Ribuan Tenaga Medis

20 Juni 2022
Foto : Setkab.go.id

JAKARTA - Selain menyiapkan kebutuhan stok, Pemerintah Republik Indonesia juga menerjunkan ribuan tenaga medis untuk mempercepat vaksinasi terhadap hewan ternak. Hal itu dilakukan untuk menekan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang terjadi akhir-akhir ini.

Dilansir dari Setkab.go.id, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) mengatakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan penyebaran PMK, dengan secepatnya melakukan pengadaan dan distribusi vaksin PMK dalam jumlah besar. Sehingga, diharapkan herd immunity bisa segera tercapai.

Menurut Airlangga, vaksinasi PMK perdana telah dilakukan pada 14 Juni lalu di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Selanjutnya akan didorong vaksinasi dasar sebanyak dua kali dengan interval satu bulan serta vaksinasi penguat (booster) setiap enam bulan.

Selain itu, pelaksanaan program vaksinasi tersebut akan dilakukan sekitar 1.872 tenaga medis dan 4.421 paramedis. Saat ini, kata Airlangga, Pemerintah sedang menyelesaikan pembelian vaksin tiga juta dosis agar bisa segera didistribusikan dan dilakukan vaksinasi pada ternak prioritas.

"Untuk prioritas vaksinasi dibutuhkan sebanyak 28 juta dosis vaksin yang akan dipenuhi dengan vaksin impor dan vaksin dalam negeri dari Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) serta produsen vaksin dalam negeri lainnya,"tandasnya.

Menurut Airlangga, salah satu upaya untuk pemenuhan kebutuhan vaksin, pemerintah akan bekerja sama dengan importir swasta. Dengan jumlah vaksin yang sesuai kebutuhan, dengan kontrol dan pengawasan pemerintah.

Mengingat saat ini jumlah vaksinasi PMK masih sangat rendah, Airlangga menekankan perlunya pengaturan dan pengawasan lalu lintas hewan dan ternak untuk kecamatan atau desa mendasarkan pada zonasi. Zona merah (daerah wabah), oranye (tertular), kuning ( terduga), dan hijau (bebas).

"Lalu lintas hewan ternak antarzona risiko tersebut akan terus diawasi, dan juga akan dikendalikan oleh TNI/Polri.Sistem ini penting dilakukan, jangan hanya melihat persentase kasus yang kecil, tapi kita tidak ingin ini terus meluas,” pungkasnya. (HUMAS KEMENKO PEREKONOMIAN/UN/K5)

Terkait