Jakarta - Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menghapus pencatatan saham atau melakukan delisting terhadap 18 perusahaan tercatat mulai Selasa, 10 November 2026. Keputusan besar ini menjadi perhatian pasar modal karena sejumlah nama emiten yang dikeluarkan dari bursa memiliki basis investor publik yang cukup besar, termasuk PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex.
Penghapusan pencatatan tersebut mengacu pada pengumuman BEI tertanggal 10 April 2026 serta Peraturan Bursa Nomor IN tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting).
Dalam ketentuannya, BEI mempunyai kewenangan melakukan delisting apabila perusahaan mengalami masalah serius yang mengancam kelangsungan usaha, tidak lagi memenuhi persyaratan pencatatan, atau sahamnya telah mengalami suspensi perdagangan kurang-kurangnya selama 24 bulan.
Keputusan ini sekaligus menandai berakhirnya status 18 perusahaan tersebut sebagai emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
18 Emiten Resmi Keluar dari Bursa
Adapun 18 perusahaan yang resmi mengalami delisting mulai 10 November 2026 meliputi:
PT Cowell Development Tbk (COWL)
PT Jaya Bersama Indo Tbk (DUCK)
PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY)
PT Golden Plantation Tbk (GOLL)
PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP)
PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS)
PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA)
PT Mitra Pemuda Tbk (MTRA)
PT Polaris Investama Tbk (PLAS)
PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT)
PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk (SKYB)
PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL)
PT Sugih Energy Tbk (SUGI)
PT Tianrong Chemicals Industry Tbk (TDPM)
PT Omni Inovasi Indonesia Tbk (TELE)
PT Sunindo Adipersada Tbk (MAINAN)
PT Triwira Insanlestari Tbk (TRIL)
PT Nusantara Inti Corpora Tbk (UNIT)
Berdasarkan informasi yang dihimpun, tujuh perusahaan masuk dalam daftar delisting karena mengalami kepailitan. Sementara 11 perusahaan lainnya telah mengalami suspensi perdagangan saham selama lebih dari 50 bulan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan keberlangsungan usaha dan lamanya penguatan perdagangan menjadi faktor penting dalam keputusan penghapusan pencatatan saham.
Apa dampaknya bagi investor?
Delisting menjadi perhatian serius, khususnya bagi investor yang masih memiliki saham perusahaan-perusahaan tersebut dalam portofolionya.
Setelah pencatatan saham dihapus, investor tidak lagi dapat memperdagangkan saham tersebut melalui mekanisme perdagangan reguler di BEI.
Namun, delisting tidak otomatis menghapus hak kepemilikan saham maupun seluruh kewajiban hukum perusahaan. Investor perlu memperhatikan perkembangan perusahaan, mekanisme penyelesaian kewajiban, serta informasi resmi yang disampaikan manajemen dan otoritas terkait.
Dalam sejumlah kasus, kondisi perusahaan yang mengalami kepailitan juga dapat membuat proses penyelesaian hak pemegang saham menjadi semakin kompleks.
Delisting Tidak Menghapus Kewajiban Utang
BEI juga menegaskan bahwa keputusan delisting dapat mencakup pengaturan pencatatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) yang diterbitkan perusahaan terkait.
Meski demikian, pencatatan EBUS tidak berarti perusahaan terbebas dari kewajiban pembayaran bunga maupun pokok utang kepada pemegang efek.
Kewajiban tersebut tetap harus dipenuhi sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Selain itu, selama perusahaan masih berstatus sebagai Perusahaan Publik, perseroan tetap wajib memperhatikan kepentingan pemegang saham publik, menjalankan keterbukaan informasi, serta memenuhi kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Masih Ada Peluang Kembali ke Bursa
BEI menyatakan perusahaan yang telah mengalami delisting tetap memiliki peluang untuk kembali mencatatkan sahamnya melalui mekanisme relisting.
Namun, proses tersebut tidak berlangsung otomatis. Perusahaan harus memenuhi seluruh persyaratan pencatatan kembali sesuai ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.
Penghapusan 18 emiten sekaligus ini menjadi pengingat bagi pelaku pasar bahwa investasi saham tidak hanya berkaitan dengan potensi keuntungan, tetapi juga memiliki risiko keberlangsungan usaha dan likuiditas.
Bagi investor, memahami kondisi fundamental perusahaan dan memperhatikan keterbukaan informasi menjadi langkah penting sebelum mengambil keputusan investasi.
