BREBES, Kanal9.id – Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Dinkominfotik) Kabupaten Brebes mendorong pengelola media sosial organisasi perangkat daerah (OPD) menyajikan informasi publik yang informatif, mudah dipahami, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) bertema Penguatan Kapasitas Komunikasi Publik dan Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Daerah di Grand Dian Hotel Brebes, Kamis (22/10/2026).
Kepala Dinkominfotik Kabupaten Brebes, Warsito Eko Putro, menegaskan bahwa komunikasi pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan data dan regulasi, tetapi juga harus mengedepankan empati serta memahami kebutuhan masyarakat.
Ia mengingatkan agar kritik yang benar dijadikan bahan evaluasi, sedangkan informasi keliru diluruskan berdasarkan fakta.
“Humas harus menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, bukan sekadar menjadi pembela pemerintah,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Brebes, Arifin, menekankan pentingnya media sosial sebagai sarana pelayanan informasi, edukasi, dan dialog dengan masyarakat. Konten pemerintah diharapkan tidak hanya mendokumentasikan kegiatan, tetapi juga menjelaskan manfaat program serta persyaratan dan prosedur pelayanan publik.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Brebes, Fauzan Rasyid, mendorong OPD menghasilkan konten yang akurat, menarik, dan mudah dipahami. Keberhasilan komunikasi publik tidak hanya diukur dari jumlah tayangan atau pengikut, tetapi juga dari manfaat informasi bagi warga.
Materi lain disampaikan Kepala Bidang Komunikasi Kehumasan Dinkominfotik Brebes, Taufan Haqiqi, mengenai optimalisasi komunikasi berbasis data, narasi humanis, visual kreatif, algoritma, dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI).
Penggunaan AI dapat membantu penyusunan ide konten, draf keterangan unggahan, hingga produksi materi visual. Namun, verifikasi fakta tetap diperlukan sebelum informasi dipublikasikan.
Melalui kegiatan ini, pengelola media sosial OPD diharapkan semakin responsif dalam menjawab pertanyaan, menindaklanjuti aspirasi, dan menyampaikan informasi sesuai kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, media sosial pemerintah tidak sekadar menjadi sarana publikasi kegiatan, tetapi juga menjadi sumber informasi publik yang membantu warga memahami dan mengakses layanan pemerintah.***
