MALINAU, Kanal9.id — Keterbatasan akses menuju Krayan, Kalimantan Utara (Kaltara), menjadi perhatian pemerintah. Hingga kini, masyarakat di wilayah tersebut masih banyak mengandalkan transportasi udara dan jalur sungai untuk memenuhi kebutuhan mobilitas maupun distribusi logistik.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius melalui pembangunan infrastruktur yang terencana.
“ Akses menuju wilayah seperti Krayan harus melalui jalur udara atau jalan sungai hingga berhari-hari. Hal ini membuat kita prihatin,” ujar Tito , Rabu (7/10/2026).
Pernyataan itu disampaikan Tito saat mengikuti rapat koordinasi bersama Bupati Malinau di Kantor Bupati Malinau, Selasa (6/10/2026).
Menurut Tito, pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan tidak semata-mata berkaitan dengan peningkatan konektivitas. Infrastruktur juga memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah terluar Indonesia.
Ia menilai, kemajuan kawasan perbatasan dapat memperkuat rasa nasionalisme masyarakat sekaligus menjadikan wilayah tersebut sebagai bagian dari sistem pertahanan nasional.
“Kami punya konsep untuk memperkuat daerah perbatasan luar ini dengan cara membangun daerahnya agar maju, supaya rasa nasionalisme mereka tinggi dan menjadi buffer zone sistem pertahanan kita,” kata Tito.
Krayan Dipertimbangkan dalam Prioritas Jalan 2027
Tito menyebut akses menuju Krayan menjadi salah satu wilayah yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan prioritas pembangunan jalan pada 2027.
Penentuan prioritas pembangunan akan memperhatikan kebutuhan masyarakat di lapangan serta masukan dari pemerintah daerah. Pemerintah, kata Tito, perlu menyusun tahapan pembangunan secara bertahap berdasarkan kemampuan anggaran.
“Tadi kami diskusikan, sebaiknya di-breakdown. Pada 2027 mau mengerjakan mana, 2028 mengerjakan mana, dan 2029 mengerjakan mana. Hitung anggaran per tahunnya berapa, itu yang harus disampaikan ke Bapak Presiden,” jelasnya.
Dengan pola tersebut, pembangunan konektivitas menuju wilayah perbatasan diharapkan dapat dilakukan secara lebih terukur dan sesuai kebutuhan.
Bandara Krayan Tetap Dinilai Strategis
Selain pembangunan jalan, pemerintah turut memberikan perhatian terhadap kondisi Bandara Krayan. Tito menilai keberadaan dan peningkatan fasilitas bandara tetap dibutuhkan meskipun nantinya akses jalan darat menuju wilayah tersebut berhasil dibangun.
Menurut dia, transportasi udara memiliki fungsi penting untuk memperpendek rantai distribusi logistik sekaligus mempercepat mobilitas masyarakat.
“Hal itu juga penting, renovasi bandara, karena bisa memotong jalur logistik, untuk mobilitas orang, dan lain-lain. Meskipun nanti akses jalannya sudah ada, tidak apa-apa,” ujarnya.
Tito menegaskan, keberadaan bandara tetap strategis karena transportasi udara dapat menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat dan distribusi barang di kawasan perbatasan.
BNPP RI selanjutnya akan mengawal rencana pembangunan konektivitas tersebut melalui koordinasi bersama kementerian terkait, TNI, serta pemerintah daerah.
Pemerintah juga akan menyusun tahapan pembangunan berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas masing-masing wilayah.
Perbaikan akses menuju Krayan diharapkan tidak hanya mempercepat mobilitas masyarakat, tetapi juga menekan biaya dan waktu distribusi logistik serta memperluas akses warga perbatasan terhadap berbagai layanan dasar.
Pada saat yang sama, pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi wilayah terluar sebagai bagian penting dari keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
