JAKARTA, Kanal9.id - Sejumlah fraksi partai politik di DPR RI menyampaikan catatan terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Persoalan harga pangan, anggaran daerah, utang negara, hingga pelaksanaan program pemerintah menjadi sorotan dalam diskusi evaluasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Anggota Fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai capaian produksi beras belum diikuti harga yang terjangkau masyarakat. Ia juga menyoroti keterbatasan anggaran Bulog dalam menyerap hasil panen serta penurunan transfer ke daerah (TKD). PKS turut mendorong peningkatan kesejahteraan guru.
Sementara itu, anggota Fraksi PKB Oleh Soleh meminta pemerintah mengurangi ketergantungan APBN terhadap utang dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam. PKB juga menekankan pentingnya perhatian terhadap pendidikan pesantren dan pendidikan anak usia dini, meski menilai pemerintahan Prabowo-Gibran secara umum telah berjalan sesuai konstitusi.
Dari Fraksi Golkar, Ahmad Irawan mengingatkan para menteri agar tidak mengumumkan kebijakan yang belum matang. Ia menilai komunikasi pemerintah perlu diperbaiki, terutama terkait program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), dan transfer ke daerah.
Adapun anggota Fraksi PDI-P Rieke Diah Pitaloka menyoroti kesenjangan antara gagasan Presiden dan implementasi kebijakan. Ia meminta pemerintah memperkuat landasan hukum serta memperbaiki tata kelola program MBG agar pelaksanaannya lebih efektif.
Berbeda dengan sejumlah kritik tersebut, anggota Fraksi Gerindra Andre Rosiade membela keberlanjutan MBG. Ia menilai program itu dibutuhkan masyarakat, meski mengakui masih terdapat kekurangan yang perlu dibenahi, termasuk kasus keracunan makanan dan pelanggaran prosedur.
Andre juga menegaskan dukungannya terhadap kebijakan pangan pemerintah. Ia menyebut ketersediaan stok beras di gudang Bulog sebagai salah satu indikator capaian swasembada pangan.
Beragam pandangan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tidak hanya mencakup apresiasi terhadap sejumlah program, tetapi juga tuntutan perbaikan dalam pengelolaan anggaran, kepastian regulasi, dan pelaksanaan kebijakan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
