Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) memberikan penjelasan resmi mengenai pola serta standar pengamanan yang diterapkan bagi Gibran Rakabuming Raka setelah resmi tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Penjelasan ini disampaikan guna memberikan informasi yang jelas kepada publik mengenai aturan protokoler keamanan bagi mantan pejabat negara.
Komandan Paspampres, Mayor Jenderal TNI Edwin A. Sumantha, menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan tugas pengamanan di jajaran kesatuannya berpedoman penuh pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya.
Sesuai dengan ketentuan regulasi tersebut, terdapat pembagian tugas serta struktur satuan yang terperinci bagi personel yang bertugas mengawal pejabat aktif maupun mantan pejabat negara yang telah purna tugas. Penyesuaian satuan pengamanan dilakukan secara otomatis begitu masa jabatan berakhir.

Mayor Jenderal Edwin menerangkan bahwa terhitung sejak keputusan pemberhentian Gibran dari jabatan wakil presiden berlaku secara efektif, kewenangan pengamanan dan pengawalan melekat bagi dirinya beserta sang istri resmi dialihkan. Tugas pengawalan yang semula ditangani oleh Grup B Paspampres kini beralih penuh ke Grup D Paspampres.
Grup D Paspampres merupakan satuan khusus yang memang dibentuk dan bertugas untuk melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta keluarganya. Seluruh fasilitas keamanan yang diberikan disesuaikan dengan standar protokoler yang berlaku bagi mantan wakil presiden.

Saat ini, prosesi serah terima tugas dan tanggung jawab operasional di lapangan dari unit-unit yang bertugas di Grup B menuju Grup D tengah berlangsung secara tertib dan terukur. Transisi pengamanan dipastikan berjalan mulus tanpa mengurangi tingkat kesiapsiagaan personel.
Terkait komposisi personel yang mendampingi, Danpaspampres menjelaskan bahwa perpindahan anggota dari Grup B ke Grup D bersifat opsional. Keputusan penempatan prajurit disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta pertimbangan komposisi personel yang tersedia di kesatuan.
Perubahan status pengamanan ini menyusul langkah resmi Gibran Rakabuming Raka yang telah menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan wakil presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam suratnya, Gibran menyatakan mundur atas permintaan sendiri dan meminta MPR menindaklanjutinya sesuai Pasal 8 ayat 2 UUD 1945.

Di sisi lain, pimpinan MPR telah menggelar rapat gabungan guna menindaklanjuti pengunduran diri tersebut dan menetapkan jadwal Rapat Paripurna pada 2 Desember 2026. Berdasarkan tata tertib MPR, Presiden diberikan tenggat waktu paling lambat dua pekan sebelum paripurna untuk menyerahkan dua nama calon pengganti wakil presiden.
Paspampres memastikan akan terus menjalankan tugas negara secara profesional, proporsional, dan patuh terhadap konstitusi dalam menjaga keselamatan setiap objek pengamanan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.
