SEMARANG - Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah diminta terus memperkuat kapasitas relawan kebencanaan. Penguatan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana yang mengancam wilayah Jawa Tengah.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah memperbanyak pelatihan tanggap bencana bagi para relawan di daerah.
“Ini perlu terus dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana yang mengancam wilayah Jawa Tengah,” kata Sarif.

Politikus yang akrab disapa Kakung itu menilai kondisi geografis Jawa Tengah yang beragam, mulai dari kawasan pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, hingga pesisir, membuat provinsi ini memiliki tingkat kerawanan bencana alam yang cukup tinggi.
Menurutnya, ancaman bencana juga berbeda berdasarkan kondisi musim. Saat musim hujan, sejumlah wilayah berpotensi mengalami banjir dan tanah longsor. Sementara pada musim kemarau, ancaman kekeringan hingga kebakaran permukiman perlu diantisipasi.

“Pada musim hujan, berpotensi mengalami tanah longsor dan banjir. Sedangkan pada musim kemarau rawan terjadi kekeringan hingga kebakaran permukiman,” ujar Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah tersebut.
Karena itu, Kakung menilai pelatihan kebencanaan harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak sebatas kegiatan formal. Pelatihan perlu membekali relawan dengan pengetahuan serta kemampuan teknis yang dapat diterapkan ketika menghadapi situasi darurat.
“Sehingga untuk kemudian, mampu merespons bencana secara cepat dan tepat,” jelas legislator dari daerah pemilihan Banyumas dan Cilacap itu.

Selain peningkatan kapasitas relawan, Kakung juga mendorong penguatan kolaborasi lintas lembaga dalam penanggulangan bencana. Menurutnya, penanganan bencana membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga kebencanaan, relawan, masyarakat, dan berbagai pihak terkait.
Ia menilai paradigma penanggulangan bencana saat ini juga telah bergeser. Penanganan tidak cukup dilakukan ketika bencana sudah terjadi, tetapi harus dimulai jauh sebelumnya melalui mitigasi dan kesiapsiagaan.

“Paradigma penanggulangan bencana saat ini tidak lagi hanya berfokus pada penanganan saat bencana terjadi. Tetapi juga menitikberatkan pada mitigasi dan kesiapsiagaan, asesmen risiko awal, hingga perencanaan kontinjensi,” terang Kakung.
Dalam konteks tersebut, keberadaan relawan menjadi sangat strategis. Selain membantu penanganan di lapangan, relawan juga memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai potensi dan risiko bencana di lingkungan masing-masing.
“Karena itu, relawan adalah garda terdepan. Sekaligus edukator kepada masyarakat terkait potensi risiko kebencanaan,” tandasnya.
