BREBES, Kanal9.id – Bupati Brebes Hj. Paramitha Widya Kusuma meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat melalui program Brebes Beres.
Hal itu disampaikan Paramitha saat Rapat Bulanan Program Brebes Beres Tahun 2026 di Aula Rapat Lantai 6 Kantor Pemerintah Kabupaten Brebes, Selasa (29/9/2026).
Memasuki akhir September, Bupati meminta OPD mengevaluasi capaian hingga 25 September serta memastikan setiap persoalan memiliki keputusan, penanggung jawab, langkah penyelesaian, dan batas waktu yang jelas.
“Kalau ada masalah, harus jelas keputusan apa yang diambil, siapa yang bertanggung jawab, langkahnya apa dan kapan harus selesai,” tegas Paramitha.
Forum Rabu Beres diarahkan tidak sekadar menjadi forum evaluasi, tetapi memastikan setiap pengaduan masyarakat benar-benar ditindaklanjuti hingga selesai. Menurut Bupati, masyarakat tidak melihat OPD yang bekerja, melainkan hasil kerja Pemerintah Kabupaten Brebes secara keseluruhan.

Sejumlah sektor menjadi perhatian, mulai dari infrastruktur, kesehatan, bantuan sosial, administrasi kependudukan, digitalisasi pelayanan, lingkungan hingga investasi.
Pada sektor infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum diminta memetakan ruas jalan yang dilaporkan masyarakat, termasuk kondisi, status pekerjaan, sumber anggaran, penanggung jawab dan target penyelesaian. Dari laporan per 28 September, terdapat 119 paket pekerjaan jalan senilai lebih dari Rp52 miliar yang belum berkontrak.
Di bidang kesehatan, pemerintah diminta mempercepat penyelesaian persoalan kepesertaan BPJS PBI, terutama bagi ibu hamil. Bupati juga menyoroti capaian Nakes Door to Door yang telah menjangkau 61.664 dari target 75.000 sasaran.
Sementara itu, persoalan bantuan sosial diminta diverifikasi langsung di lapangan agar data penerima sesuai kondisi masyarakat. Program Adminduk 1 Hari Jadi dan transformasi digital juga diminta memberikan kepastian serta mempercepat pelayanan warga.
Untuk sektor lingkungan, Pemkab Brebes menyoroti pengelolaan sampah, kondisi sungai dan tanggul serta revitalisasi TPA. Sedangkan di sektor investasi, realisasi sekitar Rp1,73 triliun dari target Rp2,5 triliun diminta diikuti manfaat nyata berupa kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.

Bupati juga meminta camat menjadi penghubung aktif antara masyarakat dan OPD. Setiap pengaduan ditargetkan memiliki tindak lanjut maksimal tujuh hari.
Pemkab Brebes turut memperkuat pemantauan melalui e-MonevBang AI yang dilengkapi fitur Realisasi, SmartMap, Agent, Early Warning System dan WhatsApp AI. Sistem tersebut digunakan untuk memantau lokasi pengaduan, OPD penanggung jawab, tindakan, batas waktu hingga status penyelesaian.
“Jangan tunggu warga marah. Jangan tunggu viral. Jangan tunggu media datang. Kalau memang itu kewajiban kita, kerjakan,” tegas Paramitha.
Ia menekankan setiap rapat harus menghasilkan keputusan yang segera diterjemahkan menjadi pekerjaan terukur.
“Hari ini harus ada keputusan. Besok ada pekerjaan. Minggu depan ada hasil,” pungkasnya.(Whd)
