DEMAK, Kanal9.id – Keberadaan peternakan ayam di kawasan persawahan Desa Banyumeneng, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, terus menuai keluhan masyarakat. Gangguan berupa serbuan lalat, bau tidak sedap, hingga dugaan pembuangan limbah ke saluran irigasi membuat warga mendesak agar aktivitas peternakan tersebut dihentikan dan kandangnya dipindahkan.
Persoalan yang telah berlangsung cukup lama itu dinilai belum mendapatkan penyelesaian konkret. Meski berbagai pengaduan telah disampaikan kepada pemerintah daerah dan sejumlah instansi terkait, peternakan ayam tersebut hingga kini masih beroperasi.
Kepala Desa Banyumeneng, Muhamad Ajib Wahyudi, mengungkapkan bahwa dampak keberadaan kandang ayam sudah sangat dirasakan masyarakat. Bahkan, gangguan lalat tidak hanya terjadi di rumah-rumah penduduk, tetapi juga masuk ke lingkungan kantor desa.
“Di kantor desa saja lalatnya banyak sekali. Padahal pintu sudah saya tutup, tetapi lalat tetap masuk. Warga sekitar juga merasa jengkel,” ungkap Ajib, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, populasi lalat biasanya semakin meningkat setelah musim panen. Situasi tersebut membuat warga semakin terganggu, terlebih lokasi peternakan berada di tengah kawasan persawahan yang berdekatan dengan aktivitas masyarakat.
Selain persoalan lingkungan, Ajib juga menyoroti aspek perizinan peternakan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya, usaha kandang ayam itu diduga belum mengantongi perizinan yang diperlukan.
Ia juga menyebut masyarakat di sekitar lokasi tidak pernah mendapatkan kompensasi maupun manfaat secara langsung dari keberadaan usaha peternakan tersebut.
Sudah Dilaporkan ke Sejumlah Pejabat
Ajib mengaku persoalan kandang ayam itu bukan baru sekali disampaikan kepada pemerintah. Pihak desa telah berulang kali berkoordinasi dan melaporkan keluhan masyarakat kepada sejumlah instansi, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Sekretaris Daerah, Bupati Demak, hingga Gubernur Jawa Tengah.
Bahkan, Satpol PP Kabupaten Demak disebut telah mendatangi lokasi untuk melihat langsung kondisi peternakan.
Namun, kunjungan dan berbagai upaya koordinasi tersebut belum menghasilkan penyelesaian sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
“Sudah berulang kali saya laporkan, mulai dari DLH, Sekda, bupati sampai gubernur. Satpol PP Demak juga sudah datang dan menyaksikan langsung. Katanya akan ditindaklanjuti dan dieksekusi, tetapi sampai sekarang kandang tersebut masih beroperasi,” bebernya.
Upaya komunikasi dan mediasi dengan pemilik peternakan juga telah dilakukan. Sayangnya, proses tersebut belum menemukan titik temu yang dapat diterima warga.
Ajib menegaskan, pemerintah desa pada prinsipnya tidak mempermasalahkan upaya mendukung program ketahanan pangan. Namun, pelaksanaan program tersebut harus tetap memperhatikan ketentuan perizinan, tata ruang, serta dampak terhadap lingkungan sekitar.
“Kalau memang untuk mendukung ketahanan pangan, saya mengakui itu program pemerintah. Tetapi caranya juga tidak seperti itu. Apalagi lokasinya berada di lahan persawahan yang menurut saya juga perlu diperhatikan aturan pemanfaatannya,” tegasnya.
Dugaan Limbah Ganggu Saluran Irigasi Pertanian
Tidak hanya menimbulkan bau dan serbuan lalat, keberadaan peternakan ayam tersebut juga dikeluhkan karena dugaan pembuangan limbah ke sungai dan saluran irigasi persawahan.
Kondisi ini dikhawatirkan berdampak terhadap lingkungan pertanian, mengingat saluran irigasi tersebut dimanfaatkan petani untuk menunjang aktivitas bercocok tanam.
Keberatan juga datang dari kelompok tani di sekitar lokasi. Mereka berharap persoalan tersebut segera ditangani karena keberadaan peternakan dinilai telah mengganggu kenyamanan sekaligus aktivitas pertanian masyarakat.
“Kelompok tani juga meminta agar kandang itu ditutup. Limbahnya juga dikeluhkan karena dibuang ke sungai dan irigasi. Ini tentu mengganggu para petani,” katanya.
Warga Tak Lagi Minta Kompensasi, Hanya Ingin Kandang Dipindahkan
Seiring berlarutnya persoalan, tuntutan masyarakat kini semakin tegas. Warga tidak lagi mengharapkan kompensasi dari pemilik peternakan, melainkan meminta agar kandang ayam tersebut ditutup dan dipindahkan ke lokasi yang lebih sesuai.
Menurut Ajib, keberadaan peternakan sudah menimbulkan berbagai gangguan, mulai dari persoalan kebersihan, bau menyengat, serbuan lalat, hingga ketidaknyamanan masyarakat.
“Harapan saya sesuai aspirasi masyarakat. Kalau memang sudah diminta tutup, ya tutup, tanpa embel-embel yang lain. Warga tidak pernah menerima manfaat dari keberadaan kandang tersebut. Intinya harus tutup dan pindah karena sudah mengganggu lingkungan, baik dari aroma, serbuan lalat, maupun ketidaknyamanan warga sekitar,” tandasnya.
Pemerintah Desa Banyumeneng berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas dan tidak hanya berhenti pada kegiatan pengecekan maupun mediasi.
Ajib meminta agar seluruh keluhan masyarakat ditindaklanjuti secara serius sehingga ada kepastian penyelesaian atas persoalan yang selama ini membebani warga.
Baginya, persoalan kandang ayam tersebut bukan semata-mata menyangkut aktivitas usaha peternakan. Lebih dari itu, ada kepentingan masyarakat yang harus dilindungi, mulai dari kenyamanan lingkungan permukiman, kebersihan, hingga keberlangsungan sektor pertanian.
Warga Banyumeneng kini menunggu langkah nyata pemerintah. Mereka berharap persoalan yang telah berulang kali disuarakan tersebut tidak kembali berakhir sebatas janji tindak lanjut, sementara gangguan lingkungan terus dirasakan setiap hari.
