Didik, Administrator
Tim Redaksi

SEMARANG, Kanal9.id - Nasib Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq, dalam perkara dugaan korupsi pengaturan proyek pengadaan tenaga alih daya atau outsourcing dan gratifikasi segera menemui titik terang. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang dijadwalkan membacakan putusan terhadap Fadia pada Senin, 23 November 2026.

Jadwal persidangan tersebut telah tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Semarang. Sebelumnya, pembacaan putusan sempat diagendakan pada 11 November 2026. Namun, sidang harus ditunda lantaran salah satu hakim anggota berhalangan hadir karena menjalankan tugas dinas di luar kota.

Dalam perkara ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui jaksa penuntut umum Yosi Andika Herlambang menuntut Fadia dengan hukuman lima tahun penjara. Jaksa menilai terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan yang berkaitan dengan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tak hanya pidana penjara, Fadia juga dituntut membayar denda sebesar Rp250 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 90 hari.

Jaksa turut meminta agar Fadia membayar uang pengganti sebesar Rp2,682 miliar. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa berwenang menyita dan melelang harta kekayaan terdakwa untuk menutupi pembayaran.

Ad Space

Apabila aset yang dimiliki tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, Fadia terancam menjalani tambahan hukuman penjara selama satu tahun.

Selain tuntutan tersebut, jaksa KPK juga meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik Fadia. Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan sesuai ketentuan perundang-undangan diminta dicabut selama lima tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

Dalam dakwaan perkara korupsi ini, Fadia disebut memerintahkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk memenangkan PT Raja Nusantara Berjaya (RNB).

Perusahaan tersebut diduga diarahkan agar memperoleh pekerjaan pengadaan tenaga alih daya di lingkungan Pemkab Pekalongan selama periode 2022 hingga 2026.

Tak berhenti pada pengaturan proyek, Fadia juga dinilai terbukti menerima gratifikasi dari sejumlah kepala OPD. Nilai penerimaan gratifikasi yang menjadi bagian dari perkara tersebut mencapai Rp2,6 miliar.

Ad Space

Kini, seluruh rangkaian persidangan telah memasuki tahap akhir. Putusan majelis hakim pada 23 November 2026 akan menjadi penentu nasib hukum Fadia Arafiq dalam perkara dugaan korupsi yang menjeratnya. Hakim nantinya akan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan sebelum menjatuhkan vonis.

Bagikan: