Ahmad Wahid, Administrator
Tim Redaksi


TEGAL, Kanal9.id – Polres Tegal mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bermodus tawaran pekerjaan di Singapura. Seorang pemuda asal Kabupaten Tegal diduga menjadi korban penempatan pekerja migran secara nonprosedural hingga mengalami kerugian Rp22,5 juta.

Kasus tersebut disampaikan Kapolres Tegal AKBP Febriyani Aer dalam konferensi pers di Gedung Tantya Sudhirajati Polres Tegal, Jumat (20/11/2026). Korban awalnya tergiur tawaran pekerjaan di restoran atau dermaga kapal dengan gaji Rp17 juta hingga Rp18 juta per bulan melalui status WhatsApp.

Korban kemudian mendatangi LPK SAKTI di Desa Bumiharja, Kecamatan Tarub, pada September 2026. Di lokasi tersebut, seseorang berinisial D.I.R. menawarkan pekerjaan di Singapura dengan meminta sejumlah biaya, yakni Rp20 juta untuk biaya pekerjaan dan Rp2,5 juta untuk pengurusan paspor.

Pada 26 September 2026, korban diberangkatkan ke Singapura melalui Bandara Soekarno-Hatta dan Batam. Namun, pekerjaan yang diterima tidak sesuai dengan janji awal. Korban justru diarahkan bekerja di gudang makanan dan kemudian di usaha laundry dengan jam kerja panjang.

Ad Space

Setelah bekerja sekitar tujuh hari, korban memutuskan pulang ke Indonesia karena merasa tidak nyaman. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp22,5 juta.

Menindaklanjuti laporan korban pada 18 November 2026, Satreskrim Polres Tegal melakukan penyelidikan dan mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya kuitansi pembayaran, dokumen paspor, serta dokumen ICA atas nama korban.

Kapolres Tegal mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja luar negeri dengan gaji besar tanpa memastikan legalitas perusahaan dan prosedur pemberangkatan. Masyarakat yang menemukan dugaan perekrutan pekerja migran ilegal diminta segera melapor ke kepolisian melalui Call Center 110.

Atas perkara tersebut, terduga pelaku diproses dengan dugaan pelanggaran Pasal 455 KUHP juncto Pasal 86 huruf C juncto Pasal 72 huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.***

Bagikan: