JAKARTA, Kanal9.id – Komisi III DPR RI berencana menggelar rapat kerja khusus bersama Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) pada pekan ini. Pertemuan tersebut dijadwalkan untuk membahas dugaan praktik penyadapan ilegal yang disebut menyasar sejumlah tokoh penting, mulai dari kepala negara hingga pimpinan partai politik.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Mabes Polri terkait rencana pertemuan tersebut. Rapat diperkirakan berlangsung pada Rabu atau Kamis pekan ini.
"Kita sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri, kami akan menyelenggarakan rapat kerja khusus, terkait kejahatan serius penyadapan Kepala Negara, ya. Kami ajukan waktunya antara Rabu atau Kamis," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (9/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Komisi III akan meminta penjelasan menyeluruh mengenai dugaan penyadapan, terutama terkait motif, pola operasi, serta pihak-pihak yang diduga terlibat.
Habiburokhman menegaskan, salah satu hal penting yang perlu diungkap adalah alasan di balik tindakan penyadapan tersebut. Menurutnya, penanganan perkara tidak cukup hanya mengidentifikasi pelaku, tetapi juga harus menelusuri tujuan dan kepentingan yang melatarbelakanginya.
"Yang menjadi isu utama adalah agar kasus ini diungkap dengan jelas apa motifnya," tegasnya.
Politikus Partai Gerindra itu juga menyoroti kemungkinan adanya pihak yang memperoleh keuntungan politik dari dugaan praktik penyadapan tersebut.
Hal itu menjadi perhatian karena sasaran penyadapan, sebagaimana disampaikan dalam keterangannya, mencakup kepala negara, sejumlah tokoh nasional, hingga ketua umum partai politik.
"Pasti ada pihak, ya, pastinya dalam konteks politik, ada pihak, sosok besar yang apa namanya, menikmati atau mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini," tuturnya.
Selain meminta pengungkapan motif dan pihak yang terlibat, Komisi III DPR juga ingin mendalami penerapan ketentuan hukum terhadap perkara tersebut.
Habiburokhman mendorong agar aparat penegak hukum mengkaji kemungkinan penggunaan ketentuan pidana yang lebih luas. Ia menyebut, penanganan perkara tidak hanya perlu dilihat dari perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) maupun tindak pidana korupsi, tetapi juga perlu mengkaji ketentuan mengenai makar dan tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan negara.
Ia turut menyinggung perlunya pengaturan hukum yang mampu menjangkau berbagai bentuk keterlibatan pihak-pihak dalam dugaan penyadapan tersebut.
"Intinya, jangan sampai orang yang sudah melakukan kejahatan demikian ekstrem, ya, dengan berbagai perannya, lolos karena undang-undangnya, ya, eh memang belum mengatur dengan baik," tegasnya.
RUU Perampasan Aset dan Penyadapan Masuk Agenda Legislasi
Di luar agenda rapat khusus bersama Mabes Polri, Komisi III DPR RI juga tengah mempersiapkan kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Setelah pembahasan RUU tersebut rampung, Komisi III berencana melanjutkan pembahasan RUU Penyadapan pada masa sidang berikutnya.
Agenda legislasi tersebut menjadi bagian dari upaya pembahasan regulasi yang berkaitan dengan penegakan hukum, termasuk pengaturan kewenangan penyadapan dan mekanisme pertanggungjawabannya.
Melalui rapat khusus bersama kepolisian, Komisi III berharap memperoleh penjelasan mengenai perkembangan penanganan dugaan penyadapan ilegal tersebut. Pengungkapan motif, metode, serta pihak-pihak yang terlibat menjadi sejumlah aspek yang akan menjadi perhatian dalam pembahasan bersama Mabes Polri.
## Rekomendasi judul utama
DPR dan Polri Bahas Dugaan Penyadapan Ilegal, Komisi III Ingin Ungkap Motif hingga Pihak yang Diuntungkan
Judul ini menonjolkan substansi persoalan tanpa mendahului hasil penyelidikan.
## Artikel versi alternatif
# DPR dan Polri Bahas Dugaan Penyadapan Ilegal, Komisi III Ingin Ungkap Motif hingga Pihak yang Diuntungkan
**JAKARTA** – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar kepala negara dan sejumlah tokoh nasional menjadi perhatian Komisi III DPR RI. Untuk mendalami perkara tersebut, Komisi III akan menggelar rapat kerja khusus bersama Kapolri dan jajaran Mabes Polri pada Kamis (12/11/2026).
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan pertemuan tersebut akan difokuskan pada pengungkapan motif, metode penyadapan, hingga pihak-pihak yang diduga berada di balik praktik tersebut.
Menurutnya, pengusutan perkara tidak boleh berhenti pada identifikasi pelaku di lapangan. Penyidik juga perlu menelusuri siapa pihak yang memberikan perintah serta pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas penyadapan tersebut.
"Kita sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri, kami akan menyelenggarakan rapat kerja khusus, terkait kejahatan serius penyadapan Kepala Negara, ya. Kami ajukan waktunya antara Rabu atau Kamis," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (9/11/2026).
Ia menegaskan, salah satu fokus utama Komisi III adalah meminta penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan dilakukannya penyadapan ilegal tersebut.
"Yang menjadi isu utama adalah agar kasus ini diungkap dengan jelas apa motifnya," tegasnya.
Politikus Partai Gerindra itu juga menilai perlu ada penelusuran terhadap kemungkinan keterlibatan pihak lain yang mendapatkan keuntungan politik dari informasi hasil penyadapan.
Pasalnya, sasaran penyadapan dalam perkara tersebut disebut mencakup kepala negara, tokoh-tokoh nasional, hingga para ketua umum partai politik.
Habiburokhman menduga terdapat pihak dengan pengaruh besar yang berpotensi mengambil manfaat dari aktivitas tersebut. Namun, identitas maupun keterlibatan pihak yang dimaksud masih perlu dibuktikan melalui proses penyidikan.
"Pasti ada pihak, ya, pastinya dalam konteks politik, ada pihak, sosok besar yang apa namanya, menikmati atau mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini," tuturnya.
**Komisi III Dorong Penggunaan Ketentuan Hukum yang Lebih Luas**
Selain mendalami motif dan pihak yang terlibat, Komisi III DPR RI juga akan menyoroti aspek penegakan hukum dalam perkara tersebut.
Habiburokhman mendorong aparat penegak hukum untuk mengkaji penerapan pasal-pasal yang dinilai sesuai dengan karakteristik dan dampak perbuatan yang sedang diselidiki.
Menurutnya, penanganan kasus tidak semestinya hanya bertumpu pada ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) maupun tindak pidana korupsi.
Ia juga meminta penyidik mengkaji kemungkinan penerapan ketentuan terkait makar dan tindak pidana yang berhubungan dengan keamanan negara, sepanjang memenuhi unsur hukum dan didukung alat bukti.
"Intinya, jangan sampai orang yang sudah melakukan kejahatan demikian ekstrem, ya, dengan berbagai perannya, lolos karena undang-undangnya, ya, eh memang belum mengatur dengan baik," tegasnya.
Dorongan tersebut berkaitan dengan kekhawatiran adanya celah regulasi dalam menangani kejahatan penyadapan yang melibatkan berbagai pihak dan berpotensi berdampak terhadap keamanan negara.
**RUU Penyadapan Bakal Dibahas Kembali**
Di tengah perhatian terhadap kasus tersebut, Komisi III DPR RI juga tengah melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Setelah pembahasan regulasi tersebut rampung, Komisi III berencana kembali mengagendakan pembahasan RUU Penyadapan pada masa sidang berikutnya.
Pembahasan RUU Penyadapan diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat landasan hukum terkait kewenangan penyadapan, termasuk batasan penggunaan, mekanisme pengawasan, serta pertanggungjawaban hukum apabila terjadi penyalahgunaan.
Dengan demikian, rapat kerja bersama Mabes Polri tidak hanya menjadi forum untuk meminta perkembangan penanganan perkara, tetapi juga momentum bagi Komisi III untuk mendalami kebutuhan penguatan regulasi.
Komisi III berharap seluruh rangkaian penyelidikan dapat mengungkap secara terang motif, metode, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Alternatif judul yang lebih kuat untuk SEO:
- Komisi III DPR Gelar Rapat dengan Kapolri, Dalami Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden
- Kasus Penyadapan Ilegal Jadi Agenda DPR, Habiburokhman Soroti Motif dan Aktor di Balik Perkara
- DPR Minta Polri Ungkap Pihak di Balik Dugaan Penyadapan Kepala Negara dan Tokoh Politik
