JAKARTA, Kanal9.id – Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 10 mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026), ternyata tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi. Sejumlah persoalan strategis, termasuk dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyeret nama Jenderal Listyo Sigit Prabowo, turut menjadi bahan pembicaraan.
Informasi tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Ia menyebut persoalan dugaan penyadapan ilegal memang sempat disinggung dalam pertemuan tersebut.
Menurut Dasco, kasus itu menjadi salah satu dari sejumlah isu yang dibicarakan Presiden bersama para mantan pimpinan Korps Bhayangkara. Meski demikian, ia tidak mengetahui secara pasti apakah Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap persoalan tersebut.
"Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal itu, soal penyadapan ilegal. Yang kemudian memang kita sama-sama tahu, pada saat ini sudah kemudian ditangani oleh aparat penegak hukum. Sehingga itu menjadi salah satu saja bagian daripada pembahasan yang kemudian dibahas oleh Presiden," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dasco mengaku tidak menghadiri pertemuan di Hambalang sehingga informasi yang disampaikannya berasal dari pihak yang mengetahui jalannya pembicaraan.
Prabowo Paparkan Agenda Pembangunan Indonesia
Selain membahas persoalan hukum dan dinamika internal kepolisian, Prabowo juga disebut memaparkan arah kebijakan pemerintah kepada para mantan Kapolri.
Dasco mengatakan, Presiden menyampaikan visi dan misi pembangunan Indonesia ke depan, termasuk upaya menggerakkan perekonomian nasional serta meminta dukungan dari para purnawirawan pimpinan Polri.
"Di situ kemudian selain silaturahmi, Presiden juga memaparkan visi-misi mengenai bagaimana untuk memajukan Indonesia ke depan, menggerakkan roda perekonomian, dan tentunya meminta dukungan dari pati-pati atau mantan Kapolri yang hadir pada saat kemarin. Nah, itu yang saya tahu," imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga hadir dalam pertemuan tersebut mengungkapkan bahwa pembicaraan turut menyinggung persoalan kebocoran negara.
Menurut Tito, Presiden menjelaskan berbagai kondisi yang dihadapi pemerintah, termasuk upaya menekan kebocoran keuangan negara.
"Ya, saya kira intinya pembicaraannya adalah, Bapak Presiden menjelaskan tentang situasi, apa, kebocoran negara dan lain-lain," kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Tito menambahkan, para purnawirawan Polri menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintahan Prabowo, khususnya kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Purnawirawan Polri Nyatakan Dukungan kepada Pemerintah
Dukungan para mantan Kapolri terhadap pemerintahan Prabowo juga disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Teddy mengungkapkan, Ketua Umum Purnawirawan Polri (PP Polri) Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri menyampaikan komitmen organisasinya untuk mendukung kebijakan pemerintah.
Dukungan tersebut mencakup pengawalan program-program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat serta penegakan hukum berdasarkan Pancasila dan peraturan perundang-undangan.
"Jenderal Bambang Hendarso selaku Ketua Umum Purnawirawan Polri menyampaikan dukungan penuh PP Polri kepada pemerintah dalam menjalankan setiap kebijakan untuk rakyat dan mengawal penegakan hukum yang berdasarkan Pancasila dan perundangan yang berlaku," kata Teddy.
Ia juga menjelaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi ruang bertukar pandangan mengenai berbagai persoalan terkini, terutama menyangkut kondisi internal institusi kepolisian.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin turut memberikan gambaran mengenai substansi pertemuan. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Sjafrie menyebut Presiden dan para mantan Kapolri membicarakan dinamika serta tantangan keamanan nasional.
Menurutnya, pengalaman para mantan pimpinan Polri merupakan aset penting bagi bangsa. Pandangan lintas generasi tersebut dinilai dapat menjadi masukan untuk memperkuat kepolisian agar semakin profesional, berintegritas, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Pengamat Sebut Pertemuan Hambalang Mengandung Pesan Politik
Pertemuan Prabowo dengan 10 mantan Kapolri juga menarik perhatian pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto.
Ia menilai pertemuan tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk komunikasi simbolis Presiden di tengah mencuatnya persoalan hukum yang dikaitkan dengan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Menurut Bambang, kehadiran para mantan Kapolri seolah menjadi pesan bahwa persoalan hukum yang menimpa individu tidak boleh disamakan dengan persoalan institusi Polri secara keseluruhan.
"Presiden sepertinya hendak memberi pesan dengan menghadirkan figur-figur yang memiliki legitimasi historis untuk menunjukkan bahwa persoalan yang menimpa seorang mantan Kapolri tidak identik dengan persoalan seluruh institusi Polri," kata Bambang kepada Kompas.com, Senin (9/11/2026).
Ia menegaskan, proses hukum harus diarahkan kepada individu maupun pihak-pihak yang diduga terlibat, bukan digeneralisasi sebagai persoalan seluruh institusi kepolisian.
"Yang sedang menghadapi persoalan hukum adalah individu dan pihak-pihak yang diduga terlibat, bukan institusi Polri sebagai keseluruhan," tambahnya.
Bambang menilai persoalan dugaan penyadapan ilegal berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap Polri. Terlebih, berdasarkan keterangan awal penyidik yang disinggung dalam pemberitaan, dugaan penyadapan disebut tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga sejumlah menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga masyarakat.
Ia juga menyoroti kehadiran sejumlah pejabat strategis negara dalam pertemuan tersebut, seperti Panglima TNI, Menteri Pertahanan, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
Menurut Bambang, komposisi peserta pertemuan memperlihatkan bahwa persoalan yang dibicarakan memiliki dimensi lebih luas daripada sekadar dinamika internal kepolisian.
"Ini sekaligus pesan bahwa persoalan yang berkembang tidak dipandang semata-mata sebagai konflik internal kepolisian, tetapi telah menjadi persoalan yang menyentuh kewibawaan dan keamanan negara," jelasnya.
10 Mantan Kapolri Hadiri Pertemuan di Hambalang
Pertemuan yang berlangsung di Hambalang tersebut dihadiri 10 mantan Kapolri dari berbagai periode kepemimpinan.
Mereka adalah Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo, Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro, Jenderal Pol (Purn) Da'i Bachtiar, Jenderal Pol (Purn) Sutanto, Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri, Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo, Jenderal Pol (Purn) Sutarman, Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti, serta Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian.
Sebelumnya, Sekretariat Presiden menyebut pertemuan tersebut sebagai ajang silaturahmi sekaligus pertukaran pengalaman lintas generasi kepemimpinan.
Namun, berbagai keterangan yang muncul setelah pertemuan memperlihatkan bahwa pembicaraan di Hambalang juga menyentuh isu hukum, pembenahan internal Polri, keamanan nasional, hingga dukungan terhadap agenda pemerintahan Prabowo.
Pertemuan tersebut pun memunculkan perhatian publik mengenai arah komunikasi pemerintah dengan para tokoh senior kepolisian di tengah berbagai persoalan yang sedang menjadi sorotan nasional.
