JAKARTA, Kanal9.id -Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia merupakan pernyataan resmi mengenai kehendak untuk mengakhiri masa jabatannya atas permintaan sendiri.
Menurut Yusril, surat yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tersebut tidak membutuhkan persetujuan lembaga legislatif tersebut. MPR justru memiliki tugas untuk menindaklanjuti konsekuensi ketatanegaraan yang muncul apabila pengunduran diri itu mengakibatkan kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Yusril menyebut, kejelasan maksud pengunduran diri dapat ditemukan dalam paragraf pembuka surat yang ditandatangani Gibran Rakabuming Raka. Dalam bagian tersebut, Gibran secara eksplisit menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029 atas permintaan sendiri.
Pernyataan tersebut dinilai menunjukkan bahwa keputusan untuk mengundurkan diri berasal dari kehendak pribadi Gibran, bukan merupakan permohonan yang harus menunggu persetujuan MPR.
Selain menyatakan pengunduran diri, Gibran juga meminta MPR memproses lebih lanjut pernyataan tersebut dengan mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam paragraf keempat suratnya, Gibran meminta agar MPR menindaklanjuti pernyataan pengunduran dirinya sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Yusril menegaskan, permintaan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai permohonan persetujuan atas keputusan mundur dari jabatan Wakil Presiden. Sebaliknya, permintaan itu merupakan bentuk dorongan agar lembaga negara menjalankan kewenangannya sesuai mekanisme konstitusional.
"Karena itu, MPR tidak perlu diminta untuk menyetujui atau menolak pengunduran diri tersebut. Yang perlu dilakukan MPR adalah menyatakan bahwa telah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dan kemudian menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang diatur dalam konstitusi, UU Pemilu tentang syarat-syarat calon Wakil Presiden serta UU MD3 yang mengatur kewenangan MPR," jelas Yusril.
Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 telah mengatur secara khusus mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.
Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila jabatan Wakil Presiden kosong, MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden yang baru dari dua nama calon yang diajukan oleh Presiden.
Dengan demikian, apabila kekosongan jabatan benar-benar terjadi, Presiden memiliki kewenangan untuk mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR. Selanjutnya, MPR akan menentukan satu nama melalui mekanisme pemilihan dalam sidang sesuai ketentuan konstitusi.
Yusril menekankan bahwa setiap tahapan harus dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Ketentuan dalam UUD 1945, undang-undang mengenai pemilihan umum, serta UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menjadi landasan dalam menjalankan proses tersebut.
Ia mengingatkan bahwa persoalan pergantian atau pengisian jabatan kenegaraan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum sekaligus memastikan keberlangsungan sistem pemerintahan tetap berjalan sesuai prinsip negara hukum dan tata negara Indonesia.
