Berikut alternatif judul dan artikel dengan gaya penulisan media online yang lebih dinamis, tajam, dan memiliki daya tarik pembaca. Fokus berita diarahkan pada mekanisme konstitusional apabila Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka benar-benar mengundurkan diri.
JAKARTA,Kanal9.id – Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme ketatanegaraan yang harus ditempuh jika hal tersebut benar-benar terjadi. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya (UB), Profesor Aan Eko Widiarto, menegaskan bahwa pengunduran diri wakil presiden akan mengarah pada proses pengisian jabatan yang kosong, bukan pemakzulan.
Aan menjelaskan, apabila Gibran secara resmi menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto, maka mekanisme selanjutnya mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menggelar sidang untuk memilih wakil presiden baru paling lambat 60 hari setelah jabatan tersebut dinyatakan kosong.
Proses pemilihan dilakukan terhadap dua calon yang diusulkan oleh presiden. MPR kemudian menentukan satu nama untuk mengisi posisi wakil presiden hingga berakhirnya masa jabatan.
"Kalau memang betul bahwa Wapres mengundurkan diri, proses berikutnya adalah melakukan pengisian jabatan wakil presiden yang kosong itu. Pengisiannya dengan cara presiden mengajukan dua nama calon kepada MPR. Kemudian MPR akan melakukan pemilihan dari dua calon itu," kata Aan, Kamis (12/11/2026).
Dekan Fakultas Hukum UB tersebut juga menjelaskan kemungkinan yang terjadi apabila pemungutan suara di MPR menghasilkan jumlah suara yang sama.
Menurutnya, jika terjadi hasil imbang atau draw, pemilihan akan diulang satu kali. Namun, apabila pemungutan suara kedua masih menghasilkan jumlah suara yang sama, keputusan penentuan wakil presiden diserahkan kepada presiden.
"Kalau nanti draw, misalnya, suaranya di MPR, maka akan dilakukan pemilihan ulang. Apabila masih draw lagi, maka pemilihan diserahkan kepada presiden," jelasnya.
Prabowo Tidak Harus Ikut Mundur
Aan juga menegaskan bahwa pengunduran diri Gibran tidak secara otomatis mengharuskan Presiden Prabowo Subianto meninggalkan jabatannya.
Ia menjelaskan, meskipun presiden dan wakil presiden terpilih melalui satu pasangan calon dalam pemilihan umum, keduanya memiliki kedudukan dan tanggung jawab jabatan yang berbeda setelah dilantik.
Dengan demikian, status sebagai pasangan calon dalam pemilihan presiden tidak bisa dijadikan dasar untuk mengaitkan pengunduran diri salah satu pejabat dengan kewajiban pejabat lainnya untuk ikut mundur.
"Satu paket itu kan dalam rezim pemilu. Paket calonnya sudah selesai ketika sudah dilantik. Kalau sudah menjadi presiden dan wakil presiden, ini sudah menduduki dua jabatan yang berbeda, yakni jabatan masing-masing sebagai presiden dan wakil presiden," terangnya.
"Sehingga tidak bisa dikaitkan dengan Pak Prabowo untuk seharusnya mengundurkan diri juga. Itu tidak ada hubungannya lagi," sambung Aan.
Pemakzulan Tidak Perlu Dilanjutkan Jika Sudah Mundur
Lebih lanjut, Aan menilai proses pemakzulan atau impeachment tidak perlu diteruskan apabila Gibran benar-benar telah mengundurkan diri secara resmi.
Alasannya, pengunduran diri akan menyebabkan jabatan wakil presiden menjadi kosong. Kondisi tersebut membuat mekanisme ketatanegaraan beralih pada proses pengisian jabatan, bukan lagi pemberhentian pejabat melalui pemakzulan.
"Kalau sudah mundur berarti kan sudah jatuh hukumnya sebagai situasi kekosongan jabatan wakil presiden. Nah, kalau sudah kosong jabatan wakil presiden, maka langsung ke tahap pengisian, bukan tahap pemakzulan," ujarnya.
Menurut Aan, apabila DPR tetap melanjutkan proses pemakzulan setelah pengunduran diri resmi dilakukan, langkah tersebut tidak lagi memiliki objek hukum karena pejabat yang menjadi sasaran proses pemberhentian sudah tidak lagi menduduki jabatan wakil presiden.
Ia juga merujuk pada Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR. Dalam ketentuan tersebut, apabila wakil presiden mengundurkan diri ketika proses persidangan pemakzulan di MPR sedang berlangsung, sidang paripurna tidak dilanjutkan.
"Jangankan sidang di DPR, sidang di MPR pun ketika dalam proses nanti wakil presiden itu mengundurkan diri, maka sidang MPR dihentikan," pungkasnya.
Dengan demikian, Aan menekankan bahwa kepastian mengenai status pengunduran diri menjadi hal penting. Sebab, apabila pengunduran diri benar-benar dilakukan secara resmi, konsekuensi konstitusional yang muncul adalah kekosongan jabatan wakil presiden dan mekanisme pemilihan penggantinya melalui MPR.
