JAKARTA, Kanal9.id – Wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai bergulir di DPR RI. Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengklaim telah mengantongi 48 tanda tangan legislator lintas partai untuk mengusulkan hak tersebut.
Mardani mengatakan, usulan HMP selanjutnya akan diserahkan kepada pimpinan DPR untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan telah menerima laporan mengenai usulan tersebut. Pimpinan DPR akan menindaklanjutinya dengan mendengarkan masukan dari fraksi dan komisi terkait.
Puan menegaskan, seluruh proses harus berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan konstitusi.
Dukungan terhadap wacana HMP pun masih beragam. PDI-P melalui Andreas Hugo Pareira menilai hak tersebut menjadi opsi yang rasional dan efektif untuk menyikapi polemik ijazah Gibran.
Sementara itu, PKB masih mempertimbangkan penggunaan HMP dengan menitikberatkan pada kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional. Gerindra menyatakan akan mencermati perkembangan serta membahasnya secara internal. Adapun Partai Demokrat belum menentukan sikap resmi.
Dari pihak Istana, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan menghormati dinamika politik yang berlangsung di DPR. Menurutnya, penggunaan hak konstitusional anggota DPR merupakan bagian dari proses politik yang harus dihormati.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa juga menegaskan, proses pengajuan HMP dapat berjalan bersamaan dengan upaya hukum Gibran melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Keduanya dinilai memiliki jalur dan mekanisme berbeda.
Dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), HMP merupakan salah satu hak DPR. Pengajuannya membutuhkan sedikitnya 25 tanda tangan anggota DPR serta harus dilengkapi alasan, dokumen pendukung, dan bukti yang sah sesuai ketentuan.
Di sisi lain, pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai persoalan legalitas yang membelit Gibran telah memasuki fase serius menyusul putusan Mahkamah Agung (MA). Ia menyebut faktor politik akan turut menentukan perkembangan persoalan tersebut.
Dengan adanya 48 tanda tangan yang diklaim telah terkumpul, usulan HMP terhadap Gibran kini menunggu tindak lanjut pimpinan DPR. Namun, keputusan mengenai kelanjutan usulan tersebut tetap harus melalui mekanisme konstitusional dan pembahasan di parlemen.
