Berikut alternatif judul dan artikel media online dengan gaya jurnalistik yang lebih dinamis, informatif, serta memiliki struktur berbeda dari naskah sumber. Pemberitaan disusun dengan menonjolkan empat perkembangan utama, yakni permohonan perlindungan saksi, penahanan tersangka, respons DPR, dan pemecatan Irjen Ahrie Sonta.
JAKARTA, Kanal9.id – Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan perkembangan. Sejumlah langkah dilakukan dalam proses hukum perkara yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri tersebut, mulai dari pengajuan perlindungan saksi, pemindahan tahanan ke Mako Brimob, hingga pemberian sanksi pemecatan terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.
Perkembangan terbaru hingga Rabu (11/11/2026) pagi menunjukkan, enam orang saksi telah mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sementara itu, DPR RI turut memberikan perhatian dan meminta agar kasus tersebut ditangani sesuai ketentuan hukum.
Berikut sejumlah perkembangan penting dalam perkara dugaan penyadapan tersebut.
Enam Saksi Ajukan Perlindungan ke LPSK
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tengah memproses permohonan perlindungan dari enam orang saksi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ketua LPSK Achmadi mengungkapkan, permohonan tersebut mulai ditelaah sejak 6 November 2026. Dalam prosesnya, LPSK berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri untuk mendalami kebutuhan perlindungan bagi para saksi.
Achmadi menjelaskan, penilaian dilakukan dengan memperhatikan sejumlah aspek, di antaranya pentingnya keterangan saksi, potensi ancaman yang dihadapi, serta kondisi khusus masing-masing pemohon.
"Penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban," ujar Achmadi dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).
Ia menambahkan, perlindungan saksi menjadi bagian penting untuk memastikan proses hukum berjalan tanpa mengabaikan keamanan pihak-pihak yang memberikan keterangan.
LPSK juga terus mengikuti perkembangan penyidikan dan membuka peluang adanya tambahan permohonan perlindungan dari saksi lain.
Tiga Tersangka Ditahan di Mako Brimob
Perkembangan lainnya terjadi pada proses penahanan para tersangka. Tiga orang yang terseret kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut kini ditempatkan di Rumah Tahanan Mako Brimob.
Ketiganya adalah Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto membenarkan pemindahan tempat penahanan tersebut.
"Tiga dilakukan penahanan di Mako Brimob," kata Suhermanto saat memberikan keterangan pers di Divisi Humas Polri, Jakarta.
Sebelum dipindahkan, ketiga tersangka diketahui menjalani penahanan di Rutan Mabes Polri setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (3/11/2026).
Adapun Irjen Pol Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena masih dalam masa pemulihan setelah mengalami stroke.
DPR Minta Penanganan Kasus Dievaluasi
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo juga menjadi perhatian parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, komisi terkait di DPR akan meminta penjelasan mengenai perkara yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri tersebut.
Menurut Puan, penjelasan dari pihak terkait diperlukan sebagai bahan bagi DPR untuk memberikan masukan sekaligus melakukan evaluasi agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
"Dan di DPR melalui Komisi terkait tentu saja akan meminta penjelasan terkait dengan hal itu dan setelahnya kami akan memberikan masukan dan mengevaluasi, jangan sampai kemudian hal-hal seperti itu ke depannya bisa terulang kembali," ujar Puan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa DPR tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Penanganan perkara tersebut diharapkan berjalan sesuai aturan dan ketentuan perundang-undangan.
Puan juga meminta seluruh pihak memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus tersebut secara tepat.
Irjen Ahrie Sonta Dijatuhi Sanksi PTDH
Di tengah perkembangan penyidikan, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution mendapat sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
Keputusan tersebut merupakan hasil sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang memeriksa dugaan pelanggaran etik berkaitan dengan perkara penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan, majelis sidang menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada Ahrie.
"Yang kedua sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," kata Johnny di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Dalam putusan tersebut, Ahrie dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Majelis KKEP juga menyatakan perbuatan Ahrie sebagai tindakan tercela. Meski telah dijatuhi sanksi pemecatan, Ahrie tidak menerima begitu saja keputusan tersebut. Ia menyatakan akan mengajukan banding melalui mekanisme Komisi Kode Etik Polri tingkat banding.
Dengan adanya perkembangan tersebut, proses penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo kini berjalan melalui dua jalur, yakni proses hukum pidana dan penegakan kode etik di internal Polri.
Permohonan perlindungan enam saksi, penahanan tiga tersangka, perhatian DPR, serta keputusan etik terhadap Ahrie Sonta menjadi rangkaian perkembangan yang masih terus dinantikan tindak lanjutnya.
