Didik, Administrator
Tim Redaksi

JAKARTA, Kanal9.id – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi petisi masyarakat yang mendesak keterbukaan ijazah dan riwayat pendidikan seluruh anggota DPR. Menurut Dasco, informasi mengenai latar belakang para anggota dewan saat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif sebenarnya sudah tersedia di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dasco mengatakan, masyarakat dapat menelusuri data para anggota DPR melalui dokumen pencalonan yang tersimpan di KPU. Informasi tersebut mencakup riwayat calon legislatif sebelum terpilih menjadi anggota parlemen.

"Ya sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU sebenarnya itu terbuka," kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Ia menambahkan, berbagai informasi mengenai latar belakang calon anggota legislatif dapat diperiksa melalui data yang disampaikan ketika proses pencalonan berlangsung.

"Sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif, itu ada semua," imbuhnya.

Ad Space

Petisi Transparansi Ijazah DPR Kumpulkan Puluhan Ribu Dukungan

Desakan agar seluruh anggota DPR membuka dokumen pendidikan mereka sebelumnya disampaikan melalui petisi di platform Change.org.

Petisi yang dibuat oleh Farida Octavia tersebut mengusung tuntutan transparansi riwayat pendidikan dan keabsahan ijazah seluruh anggota DPR RI.

Dukungan terhadap petisi itu terus bertambah. Berdasarkan data yang tercantum di laman Change.org pada Selasa (17/11/2026) pukul 10.40 WIB, jumlah tanda tangan terverifikasi telah mencapai 21.477 orang.

Selain memperoleh puluhan ribu tanda tangan, petisi tersebut juga telah dibagikan sebanyak 26.035 kali.

Ad Space

Dalam petisi itu, pembuatnya menyampaikan tiga tuntutan utama yang ditujukan kepada DPR, KPU, serta seluruh anggota legislatif aktif.

Tiga Tuntutan dalam Petisi Ijazah Anggota DPR

Tuntutan pertama ditujukan kepada pimpinan DPR RI agar mewajibkan seluruh anggota dewan membuka riwayat pendidikan beserta dokumen ijazah kepada masyarakat.

Keterbukaan tersebut mencakup jenjang pendidikan mulai dari sekolah menengah hingga perguruan tinggi, termasuk gelar akademik yang dimiliki setiap anggota DPR.

"Mulai dari tingkat Sekolah Menengah hingga jenjang pendidikan tinggi/gelar akademik seluruh anggota DPR RI secara terbuka ke ruang publik," demikian bunyi tuntutan dalam petisi tersebut.

Ad Space

Tuntutan kedua ditujukan kepada KPU RI dan kementerian terkait. Farida meminta lembaga-lembaga tersebut memfasilitasi pemeriksaan atau verifikasi ulang terhadap keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif yang masih aktif.

Proses pemeriksaan diharapkan dilakukan secara independen dan transparan. Hasil verifikasi juga diminta dapat diakses masyarakat luas.

"Serta membuka hasilnya untuk diakses oleh masyarakat luas," tulis Farida dalam petisi tersebut.

Sementara itu, tuntutan ketiga secara langsung ditujukan kepada seluruh anggota DPR RI agar bersedia membuka dokumen ijazah secara sukarela.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menunjukkan integritas para wakil rakyat sekaligus membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

Ad Space

Dasco Sebut Masyarakat Bisa Menelusuri Data di KPU

Menanggapi tuntutan tersebut, Dasco kembali menegaskan bahwa data mengenai calon anggota legislatif sudah tersedia di KPU sejak tahapan pencalonan.

Pernyataan itu disampaikan sebagai respons terhadap desakan masyarakat yang menginginkan keterbukaan informasi pendidikan para anggota DPR.

Meski demikian, petisi yang digagas Farida Octavia secara khusus meminta agar dokumen ijazah dan hasil pemeriksaan keabsahannya dibuka kepada publik, bukan sekadar informasi riwayat pendidikan dalam dokumen pencalonan.

Hingga Selasa (17/11/2026), petisi tersebut masih mengumpulkan dukungan dari masyarakat melalui platform Change.org. Desakan ini menjadi bagian dari tuntutan publik terhadap transparansi latar belakang pendidikan dan integritas para wakil rakyat di parlemen.

Ad Space
Bagikan: