Didik, Administrator
Tim Redaksi

JAKARTA, Kanal9.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan bencana di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam perkembangan terbaru, penyidik KPK telah memeriksa mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto sebagai saksi dalam perkara tersebut.

Pemeriksaan terhadap Suharyanto dilakukan melalui kerja sama antara penyidik KPK dan Polisi Militer TNI (Puspom TNI) pada Kamis pekan lalu. Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada awak media, Selasa malam, 17 November 2026.

Budi menjelaskan, Suharyanto dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi, bukan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyimpangan dana kebencanaan tersebut.

"Pada pekan kemarin, tepatnya pada hari Kamis, penyidik KPK bekerja sama dengan Puspom TNI untuk melakukan pemeriksaan terhadap saudara SHY selaku kepala BNPB. Yang bersangkutan dalam perkara ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi," ujar Budi.

Selain Suharyanto, KPK juga memeriksa seorang deputi BNPB yang berstatus anggota TNI aktif serta seorang koordinator keprotokolan atau Korsespim di lingkungan lembaga tersebut.

Ad Space

Ketiganya dimintai keterangan untuk mengungkap lebih jauh proses pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Dana Siap Pakai. Penyidik turut mendalami mekanisme penunjukan penyedia atau vendor, termasuk pengadaan yang dilakukan melalui metode penunjukan langsung.

KPK juga menelusuri kemungkinan adanya konflik kepentingan dalam penentuan pihak yang mengerjakan proyek. Selain itu, penyidik mendalami dugaan aliran uang atau kickback yang diduga diberikan kepada sejumlah pihak terkait pelaksanaan pengadaan.

Budi menyebut, terdapat indikasi benturan kepentingan dalam penunjukan pelaksana proyek. Dugaan tersebut menjadi salah satu fokus penyidikan untuk mengungkap modus penyimpangan dalam penggunaan anggaran kebencanaan.

"Karena kemudian diduga ada benturan kepentingan dalam penunjukan para pelaksana proyek tersebut. Di mana kemudian ada beragam modus kickback," ungkapnya.

Lebih lanjut, Budi memastikan koordinasi antara KPK dan TNI dalam penanganan perkara ini berlangsung baik. Pemeriksaan bersama Puspom TNI juga telah memberikan sejumlah keterangan yang dibutuhkan penyidik untuk memperkuat proses pengusutan kasus.

Ad Space

Dua Klaster Perkara Dana Siap Pakai

Dalam penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai BNPB, KPK sebelumnya telah mengungkap adanya dua klaster perkara dengan dugaan tindak pidana yang berbeda.

Pada klaster pertama, KPK menetapkan Bima Setiawan, tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Suharyanto, sebagai tersangka. Penetapan tersebut berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan dalam proses pengadaan yang menggunakan anggaran Dana Siap Pakai untuk penanganan bencana.

Sementara itu, pada klaster kedua, penyidik menduga terjadi praktik suap yang melibatkan pihak swasta selaku vendor dalam proyek pengadaan menggunakan dana kebencanaan.

Dalam klaster kedua tersebut, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka, yaitu:

Ad Space
  1. Richard Erlangga (RIC), selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB saat itu.
  2. Gabriel Purwaka Sigit (GPS), selaku Kepala sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB.
  3. Syifa Nrika Ghifarin (SNG), dari pihak swasta.
  4. Gery Prasetiawan (GER), dari pihak swasta.

Pemeriksaan terhadap Suharyanto dan sejumlah pejabat BNPB tersebut diharapkan dapat membantu penyidik mengungkap secara menyeluruh mekanisme pengadaan, dugaan konflik kepentingan, hingga aliran dana yang berkaitan dengan perkara korupsi Dana Siap Pakai.

Bagikan: