SEMARANG, Kanal9.id – Seluruh instansi pemerintah dan masyarakat di Jawa Tengah diminta meningkatkan kewaspadaan serta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana gempa bumi dan tsunami.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah menyampaikan imbauan tersebut menyusul gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8).
Menurut Sarif, atau yang akrab disapa Kakung, ancaman gempa bumi perlu menjadi perhatian serius karena Jawa Tengah memiliki sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak gempa besar.
“Dari berbagai kajian, provinsi ini diapit oleh zona megathrust di selatan akibat tumbukan lempeng Indo-Australia dan Eurasia, serta sejumlah jalur sesar aktif di daratan,” ujarnya.
Ia menilai potensi gempa megathrust di wilayah selatan Jawa tidak boleh diabaikan. Terlebih, sejumlah catatan sejarah menunjukkan kawasan tersebut pernah mengalami gempa besar yang kemudian memicu tsunami.
Karena itu, Kakung mendorong instansi terkait untuk memperluas edukasi, sosialisasi, dan literasi kebencanaan kepada masyarakat. Menurutnya, pemahaman mengenai langkah penyelamatan diri harus terus diperkuat agar masyarakat tidak panik ketika bencana terjadi.
Selain edukasi, ia meminta simulasi evakuasi gempa dan tsunami dilakukan secara berkala, khususnya di daerah yang memiliki risiko tinggi.
“Hal itu sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap risiko gempa bumi dan tsunami,” kata Ketua DPW PKB Jawa Tengah tersebut.
Kesiapan pemerintah dalam menghadapi situasi darurat juga dinilai perlu diperkuat. Kakung meminta koordinasi antarlembaga ditingkatkan, termasuk melalui penyusunan dan pelaksanaan simulasi rencana kontingensi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Ia menegaskan, kesiapsiagaan bukan berarti mengharapkan bencana terjadi. Sebaliknya, langkah tersebut merupakan bentuk mitigasi untuk meminimalkan korban dan kerugian apabila bencana benar-benar terjadi.
“Semua tentu berharap dan berdoa ancaman bencana ini tidak terjadi. Namun antisipasi dan kesiapsiagaan tetap harus kita lakukan,” tegas legislator dari daerah pemilihan Banyumas-Cilacap itu.
Kakung juga mengingatkan kembali peristiwa tsunami yang melanda pesisir selatan Jawa pada 17 Juli 2006. Bencana tersebut terjadi setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,7 di sekitar Pangandaran.
Saat itu, tsunami dengan ketinggian gelombang sekitar 5 hingga 7 meter menerjang kawasan pantai sepanjang kurang lebih 200 kilometer dan menyebabkan ratusan orang meninggal dunia, termasuk di Kabupaten Cilacap.
“Ini menjadi pengingat agar semua menyadari potensi ancaman ini untuk kemudian mengambil berbagai langkah dalam meningkatkan kesiapsiagaan,” tandasnya.
Dengan pengalaman tersebut, ia berharap penguatan mitigasi bencana di Jawa Tengah tidak hanya dilakukan setelah terjadi bencana, tetapi menjadi bagian dari kesiapan rutin pemerintah dan masyarakat.
