JEPARA, Kanal9.id – Praktik penambangan batu andesit yang diduga ilegal kembali ditemukan di Kabupaten Jepara. Kali ini, aktivitas pengerukan tanpa izin tersebut terungkap di Desa Watuaji, Kecamatan Keling. Berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak) Tim Terpadu Penataan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), volume material yang telah digali diperkirakan mencapai 5.600 meter kubik.
Temuan tersebut cukup mengejutkan. Pasalnya, aktivitas penggalian diduga telah berlangsung selama kurang lebih lima tahun tanpa dilengkapi perizinan pertambangan yang sah.
Saat melakukan pemeriksaan di lokasi, tim gabungan mendapati sejumlah pekerja sedang melakukan penggalian batu andesit menggunakan peralatan manual. Dari hasil penelusuran, aktivitas tersebut berlangsung di atas lahan milik warga berinisial H. Tim juga mengidentifikasi lahan lain di sekitar lokasi yang dikuasai seorang warga berinisial N.
Sekretaris Tim Terpadu Penataan Pertambangan MBLB Kabupaten Jepara, Akhmad Nafe’ Sutejo, yang juga menjabat sebagai Kabid P4LH Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jepara, mengatakan kegiatan tersebut belum mengantongi izin resmi pertambangan.
Menurut keterangan warga sekitar yang dihimpun tim, penggalian batu andesit sudah berlangsung cukup lama.
"Luas lahan yang digali sekitar 700 meter persegi dengan kedalaman mencapai 8 meter," ungkap Nafe’.
Berdasarkan luasan dan kedalaman tersebut, tim memperkirakan volume material yang telah dikeluarkan dari lokasi mencapai 5.600 meter kubik.
Aktivitas penjualan material juga berlangsung secara rutin. Dari hasil komunikasi dengan pemilik lahan berinisial H, pengangkutan batu andesit menggunakan dua unit dump truck dengan kapasitas masing-masing sekitar 3,5 meter kubik dilakukan setiap hari.
Dinding Galian 90 Derajat, Berisiko Longsor
Selain persoalan perizinan, kondisi fisik bekas galian turut menjadi perhatian serius tim terpadu. Teknik penggalian yang dilakukan dinilai mengabaikan aspek keselamatan dan kaidah pertambangan yang baik atau *good mining practice*.
Salah satu kondisi yang ditemukan adalah dinding bekas tambang dengan kemiringan mencapai 90 derajat atau tegak lurus. Bentuk dinding seperti itu berpotensi membahayakan pekerja maupun masyarakat di sekitar lokasi karena meningkatkan risiko longsor.
"Aktivitas penambangan yang dilakukan tidak memperhatikan keselamatan dan teknik tambang yang baik karena menyisakan dinding bekas tambang yang tegak lurus, kemiringan 90 derajat," tegas Nafe’.
Persoalan lainnya berkaitan dengan kesesuaian pemanfaatan ruang. Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara, lokasi penggalian tersebut masuk dalam kawasan peruntukan perkebunan, bukan kawasan pertambangan.
Dengan demikian, aktivitas pengerukan batu andesit di lokasi tersebut juga menjadi perhatian dari sisi pelanggaran ketentuan tata ruang.
Atas temuan itu, Tim Terpadu MBLB meminta pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut untuk menyelesaikan kewajiban pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Kewajiban tersebut mencakup material andesit yang telah digali, diangkut, hingga diperjualbelikan.
"Silakan ke BPKAD untuk menyelesaikan kewajiban tersebut," tandas Nafe’.
Pemilik Lahan Berdalih Ingin Mengolah Tanah
Di sisi lain, pemilik lahan berinisial H mengaku penggalian dilakukan karena kondisi tanah miliknya dinilai kurang subur. Menurut dia, bebatuan yang berada di lahan tersebut membuat tanaman sulit tumbuh.
H mengklaim pengerukan dilakukan dengan tujuan meratakan permukaan tanah agar nantinya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan, terutama penanaman kopi dan singkong.
"Saya ambil materialnya, karena tanaman tidak bisa hidup tanamannya," kilah H.
Ia juga mengungkapkan bahwa batu andesit hasil galian dijual kepada pembeli dengan harga Rp350 ribu per rit. Dalam sehari, rata-rata terdapat dua rit pengangkutan material dari lokasi.
Menurut pengakuannya, penggunaan dump truck untuk mengangkut batuan baru berlangsung sekitar satu tahun terakhir. Sebelumnya, pengangkutan dilakukan menggunakan kendaraan berukuran lebih kecil secara bertahap.
Dalam menjalankan aktivitas tersebut, H menyebut melibatkan sekitar lima orang pekerja lokal.
Meski pemilik lahan berdalih penggalian dilakukan untuk memperbaiki kondisi tanah, temuan Tim Terpadu MBLB menunjukkan adanya persoalan serius terkait legalitas pertambangan, keselamatan kerja, serta kesesuaian tata ruang yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
