CILACAP,Kanal9.id – Mantan Bupati Cilacap nonaktif, Syamsul Auliya Rachman, dijatuhi hukuman lima tahun penjara dalam perkara korupsi pengumpulan uang tunjangan hari raya (THR) dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Rosana Irawati dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Selasa (10/11/2026).
Selain hukuman badan, Syamsul juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp250 juta. Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif pertama.
“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syamsul Auliya Rachman dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp250.000.000,” kata Rosana saat membacakan amar putusan.
Majelis hakim turut menetapkan konsekuensi apabila denda tersebut tidak dibayarkan. Jika dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Syamsul belum melunasi kewajibannya, jaksa dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta kekayaannya.
Apabila hasil pelelangan tidak mencukupi atau tidak memungkinkan untuk menutup pembayaran denda, terdakwa harus menjalani pidana kurungan pengganti selama 90 hari.
Wajib Bayar Uang Pengganti Rp568 Juta
Hukuman Syamsul tidak berhenti pada pidana penjara dan denda. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp568 juta.
“Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Syamsul Auliya Rachman berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp568.000.000,” ujar hakim.
Dalam amar putusan, hakim turut mengatur penggunaan uang sitaan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dana itu diperintahkan untuk dikembalikan kepada para kepala OPD yang sebelumnya telah menyerahkan setoran iuran THR.
Besaran pengembalian akan disesuaikan dengan jumlah uang yang disetorkan oleh masing-masing OPD.
“Untuk dikembalikan kepada para kepala OPD yang telah menyerahkan uang iuran THR sesuai dengan jumlah yang disetorkan oleh masing-masing OPD,” lanjut hakim.
Ketentuan tersebut menjadi bagian dari pemulihan uang yang sebelumnya dikumpulkan dalam perkara korupsi tersebut.
Hak Politik Dicabut Selama Dua Tahun
Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap Syamsul. Ia tidak diperbolehkan dipilih untuk menduduki jabatan publik selama dua tahun setelah menyelesaikan pidana pokoknya.
“Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa Syamsul Auliya Rachman berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 (dua) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya,” tegas hakim.
Selain itu, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa diperhitungkan sebagai pengurang masa hukuman. Majelis hakim juga memutuskan agar Syamsul tetap berada dalam tahanan.
Vonis Lebih Ringan Dua Tahun dari Tuntutan Jaksa
Hukuman lima tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Dalam persidangan sebelumnya, jaksa meminta agar Syamsul dihukum tujuh tahun penjara atas perkara korupsi pengumpulan uang THR dari sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Cilacap.
Namun, majelis hakim menjatuhkan vonis lima tahun penjara atau lebih rendah dua tahun dari tuntutan tersebut.
Putusan ini menjadi babak penting dalam penanganan perkara korupsi yang menyeret Syamsul Auliya Rachman. Selain harus menjalani hukuman penjara, ia juga dibebani denda, uang pengganti, serta kehilangan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama dua tahun setelah menyelesaikan pidana pokoknya.
