JAKARTA – Perhatian kembali tertuju pada anggaran Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Hanya tiga hari setelah pergantian Menteri Keuangan, Komisi IX DPR RI menyepakati pagu anggaran Badan Gizi Nasional atau BGN untuk tahun 2027 sebesar Rp240,20 triliun.
Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 17 September 2026.
Dari total anggaran tersebut, Rp232,88 triliun atau 96,95 persen dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional. Sementara Rp7,33 triliun atau 3,05 persen dialokasikan untuk dukungan manajemen BGN.
Khusus untuk Program Makan Bergizi Gratis, alokasi yang disiapkan mencapai sekitar Rp232,50 triliun. Anggaran tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 72,46 juta penerima manfaat pada 2027, terdiri dari peserta didik serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan balita.
Namun, angka Rp240 triliun ini menarik perhatian karena sebelumnya muncul wacana efisiensi yang jauh lebih besar.
Pada 3 September 2026, saat masih menjabat Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyebut anggaran MBG masih memiliki ruang untuk ditekan. Menurut Purbaya, efisiensi dan pemanfaatan teknologi memungkinkan anggaran MBG 2027 ditekan hingga di bawah Rp200 triliun.
Purbaya saat itu juga menyebut anggaran MBG telah mengalami efisiensi secara bertahap, dari angka yang sebelumnya jauh lebih besar hingga berada di kisaran Rp240 triliun.
Namun, hanya beberapa pekan kemudian, setelah terjadi pergantian Menteri Keuangan, pagu BGN 2027 yang disepakati bersama Komisi IX DPR tetap berada di angka Rp240,20 triliun.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, berapa pun anggaran yang diberikan pemerintah, dana tersebut harus dipertanggungjawabkan karena merupakan uang negara dan uang rakyat.
BGN juga menyatakan fokus ke depan bukan sekadar memperluas jumlah penerima manfaat, tetapi memperkuat kualitas layanan, tata kelola, serta standar keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG.
Di sisi lain, pembahasan anggaran ini juga mendapat sorotan dari internal Komisi IX DPR. Anggota Komisi IX Zainul Munasichin mempertanyakan adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perhitungan kebutuhan anggaran dan meminta BGN melakukan penghitungan ulang berdasarkan hari efektif pelaksanaan program.
Dengan target penerima mencapai lebih dari 72 juta orang, besarnya anggaran tentu berjalan beriringan dengan tuntutan terhadap akuntabilitas, efisiensi dan pengawasan.
Terlebih, program MBG menyasar jutaan anak sekolah serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui dan balita.
Kini, publik menunggu bagaimana anggaran Rp240,20 triliun tersebut akan dikelola sepanjang 2027—bukan hanya dari sisi jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari sisi kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan sasaran dan efektivitas setiap rupiah uang negara yang dibelanjakan.
