Semarang - Kebakaran yang terjadi di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah di Jawa Tengah untuk segera memperbaiki sistem pengelolaan sampah. DPRD Jawa Tengah menilai peristiwa tersebut menunjukkan masih tingginya risiko pengelolaan sampah yang mengandalkan metode open dumping atau pembuangan terbuka.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sarif Abdillah atau yang akrab disapa Kakung, mengatakan pola pengelolaan sampah seperti itu sudah tidak lagi relevan diterapkan karena berpotensi memicu berbagai persoalan lingkungan, termasuk kebakaran yang sulit dikendalikan.
"Ini harus menjadi peringatan keras bahwa praktik open dumping sudah tidak bisa lagi ditoleransi. Pengelolaan sampah harus bertransformasi menuju sistem yang lebih aman dan ramah lingkungan," ujarnya.
Menurut Kakung, ancaman kebakaran di TPA semakin besar seiring perubahan iklim yang menyebabkan suhu udara meningkat dan musim kemarau berlangsung lebih panjang. Kondisi tersebut membuat tumpukan sampah, terutama yang mengandung material organik, lebih mudah mengalami peningkatan suhu hingga memicu kebakaran.
Ia mengingatkan bahwa kebakaran di TPA tidak selalu dipicu oleh faktor eksternal. Proses pembusukan sampah organik secara alami menghasilkan panas dan gas metana yang mudah terbakar. Dalam kondisi tertentu, bara api dapat muncul dari dalam timbunan sampah tanpa disadari.
"Perubahan iklim harus menjadi perhatian semua pihak karena meningkatkan risiko kebakaran di TPA," katanya.
Kakung menjelaskan, karakteristik kebakaran di tempat pembuangan sampah berbeda dengan kebakaran bangunan. Bara api sering berada di lapisan bawah timbunan sampah sehingga sulit dideteksi dan membutuhkan waktu lebih lama untuk dipadamkan.
Selain mengancam fasilitas pengelolaan sampah, kebakaran juga menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat. Asap hasil pembakaran sampah dapat mengandung karbon monoksida, partikulat halus (PM), serta senyawa beracun yang berasal dari pembakaran plastik dan limbah lainnya.
Paparan polutan tersebut dinilai berisiko menyebabkan gangguan saluran pernapasan, terutama bagi kelompok rentan seperti balita, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki riwayat penyakit paru-paru maupun asma.
Melihat kondisi tersebut, legislator dari daerah pemilihan Banyumas-Cilacap itu meminta setiap pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sampah, termasuk memperkuat upaya mitigasi kebakaran di seluruh TPA.
Langkah yang perlu dilakukan, menurutnya, antara lain membangun sistem deteksi dini kebakaran, mengurangi penumpukan sampah melalui pengolahan di sumber, meningkatkan pemilahan sampah, serta mempercepat penerapan metode sanitary landfill dan teknologi pengolahan sampah yang lebih modern.
Ia menegaskan, membiarkan sampah terus menumpuk tanpa pengelolaan yang baik sama saja dengan membiarkan potensi bencana tumbuh di tengah masyarakat.
"Kalau sampah terus dibiarkan menumpuk tanpa pengelolaan yang baik dan tanpa sistem deteksi dini, sama saja kita sedang memelihara potensi bencana. Negara harus hadir memastikan tata kelola persampahan yang aman, berkelanjutan, dan mampu melindungi masyarakat," tegasnya.
DPRD Jawa Tengah berharap peristiwa kebakaran TPA Jatiwaringin menjadi momentum bagi seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat reformasi sistem pengelolaan sampah. Dengan pengelolaan yang lebih modern dan berbasis lingkungan, risiko kebakaran maupun dampak kesehatan akibat penumpukan sampah diharapkan dapat ditekan secara signifikan.
