SEMARANG - Infrastruktur jalan yang andal dinilai menjadi salah satu fondasi utama dalam mempercepat pembangunan daerah. Selain memperlancar mobilitas masyarakat, jalan yang mantap juga berperan penting dalam menekan biaya logistik, memperkuat konektivitas antardaerah, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih merata.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, kondisi kemantapan jalan di Jawa Tengah terus menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data awal tahun 2026, tingkat kemantapan jalan provinsi telah mencapai 94 persen dari total panjang sekitar 2.200 kilometer. Sementara itu, tingkat kemantapan jalan nasional yang melintasi Jawa Tengah tercatat sebesar 93,47 persen.
Meski demikian, menurut Sarif, capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah berhenti melakukan perbaikan infrastruktur. Masih terdapat sejumlah ruas jalan yang membutuhkan peningkatan kualitas agar manfaat pembangunan benar-benar dapat dirasakan masyarakat hingga ke pelosok daerah.
"Kita tentu ingin pemerintah terus meningkatkan kualitas jalan daerah sehingga konektivitas semakin baik dan hasil pembangunan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Sarif yang akrab disapa Kakung.
Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, kualitas jalan memiliki pengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Jalan yang baik akan mempercepat distribusi barang dan jasa, mengurangi biaya transportasi, serta meningkatkan daya saing produk lokal.
Inpres Jalan Daerah Jadi Harapan
Kakung juga menaruh perhatian terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi.
Ia menilai program Inpres Jalan Daerah (IJD) menjadi solusi penting bagi pemerintah daerah yang menghadapi keterbatasan anggaran dalam membangun maupun memperbaiki infrastruktur jalan.
"Program Inpres Jalan Daerah menjadi harapan besar bagi masyarakat dan pemerintah daerah karena mampu membantu percepatan pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal daerah," katanya.
Pada Tahun Anggaran 2025, Jawa Tengah memperoleh dukungan pembangunan melalui 30 paket pekerjaan jalan daerah dengan total penanganan sepanjang 132,62 kilometer dan nilai anggaran mencapai Rp493,284 miliar.
Sementara untuk tahun 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengusulkan penanganan jalan sepanjang 36,30 kilometer serta pembangunan dan rehabilitasi jembatan sepanjang 249,70 meter melalui program tersebut.
Menurut Kakung, dukungan pemerintah pusat melalui IJD perlu terus dioptimalkan agar kondisi jalan di berbagai daerah semakin baik dan mampu menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
Dorong Distribusi Hasil Pertanian dan Perikanan
Sarif menjelaskan, manfaat kemantapan jalan tidak hanya dirasakan pengguna kendaraan, tetapi juga berdampak langsung terhadap sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, perdagangan, hingga industri kecil.
Dengan kondisi jalan yang baik, distribusi hasil panen maupun hasil tangkapan nelayan menjadi lebih cepat, biaya angkut dapat ditekan, dan kualitas produk lebih terjaga hingga sampai ke pasar.
"Kalau distribusi lancar, biaya logistik turun, hasil pertanian dan perikanan lebih mudah dipasarkan. Pada akhirnya ekonomi akan bergerak dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat," jelas legislator dari daerah pemilihan Banyumas dan Cilacap tersebut.
Selain aspek ekonomi, ia juga mengingatkan bahwa jalan yang rusak berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya fokus membangun jalan baru, tetapi juga memastikan pemeliharaan terhadap ruas-ruas yang sudah ada agar tetap berada dalam kondisi mantap.
"Jangan sampai jalan berlubang atau rusak dibiarkan terlalu lama karena selain menghambat aktivitas masyarakat, kondisi tersebut juga bisa meningkatkan risiko kecelakaan," tegasnya.
Menurut Kakung, keberlanjutan pembangunan infrastruktur jalan menjadi investasi jangka panjang bagi Jawa Tengah. Dengan konektivitas yang semakin baik, daerah akan lebih kompetitif dalam menarik investasi, memperkuat ketahanan pangan, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
