SEMARANG – Upaya menjadikan desa wisata sebagai penggerak ekonomi baru di Jawa Tengah dinilai tidak cukup hanya dengan membangun destinasi dan fasilitas pendukung. Keberhasilan pengembangan desa wisata juga ditentukan oleh kualitas tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, serta pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, desa wisata harus dibangun dengan konsep yang menyeluruh agar mampu berkembang dari tahap rintisan hingga menjadi desa wisata yang mandiri dan berdaya saing.
"Pengembangan desa wisata tidak cukup hanya membangun objek wisatanya. Yang tidak kalah penting adalah membangun tata kelola yang baik sehingga desa mampu berkembang dari desa wisata rintisan menjadi mandiri, bahkan menjadi desa wisata yang maju," ujar Sarif, yang akrab disapa Kakung.
Menurutnya, pengelolaan yang profesional akan menentukan keberlanjutan sebuah desa wisata. Tanpa manajemen yang baik, destinasi yang memiliki potensi besar pun berisiko kehilangan daya tarik dan sulit berkembang dalam jangka panjang.
Dukung Target 1.000 Desa Wisata
Sarif menyambut positif target Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan mengembangkan 1.000 desa wisata dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Program tersebut menjadi bagian dari tema pembangunan Jawa Tengah 2027, yakni Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi.
Menurutnya, pengembangan desa wisata memiliki potensi besar untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan.
"Tentu kita menyambut baik target tersebut. Harapannya desa wisata mampu membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki setiap desa," katanya.
Ia menilai sektor pariwisata berbasis desa juga dapat menjadi wadah bagi berkembangnya UMKM, ekonomi kreatif, seni budaya, hingga produk-produk unggulan masyarakat.
Pendampingan Harus Disesuaikan dengan Tingkat Perkembangan
Meski mendukung target tersebut, Kakung mengingatkan bahwa tantangan terbesar bukan hanya menambah jumlah desa wisata, tetapi memastikan setiap desa memiliki kemampuan mengelola destinasi secara profesional.
Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat sistem klasifikasi desa wisata agar pola pembinaan dapat disesuaikan dengan tingkat perkembangan masing-masing desa.
"Pendampingan harus tepat sasaran. Desa wisata yang masih pada tahap rintisan tentu membutuhkan pembinaan yang berbeda dibanding desa yang sudah mandiri," ujarnya.
Menurutnya, pendekatan tersebut akan membuat program pemerintah lebih efektif karena mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
Saat ini, Jawa Tengah telah memiliki ratusan desa wisata dengan berbagai kategori. Namun, dari jumlah tersebut baru sebagian kecil yang telah mencapai status desa wisata maju.
Kakung menilai desa-desa wisata yang masih berada pada tahap awal membutuhkan pendampingan lebih intensif, mulai dari pengelolaan kelembagaan, promosi digital, peningkatan kualitas layanan, hingga pengembangan paket wisata.
Sementara desa wisata yang sudah berkembang dapat diberi ruang lebih besar untuk berinovasi dan memperluas jaringan pemasaran secara mandiri.
Libatkan Masyarakat sebagai Pelaku Utama
Sarif juga menekankan bahwa keberhasilan desa wisata tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat setempat.
Menurutnya, masyarakat desa harus menjadi pelaku utama dalam pengelolaan wisata agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara langsung oleh warga.
Ia berharap pengembangan desa wisata mampu memperkuat kemandirian ekonomi daerah, sehingga desa tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi mampu menciptakan sumber pendapatan baru melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
"Kalau masyarakat terlibat aktif, desa wisata akan tumbuh lebih kuat. Ini sekaligus menjadi jalan untuk memperkuat kemandirian daerah melalui pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis pada potensi lokal," tegas legislator dari daerah pemilihan Banyumas dan Cilacap tersebut.
Menurut Kakung, dengan pengelolaan yang profesional, dukungan pemerintah yang berkelanjutan, serta partisipasi masyarakat, desa wisata di Jawa Tengah memiliki peluang besar menjadi destinasi unggulan yang tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.
