SEMARANG – Kemudahan akses pembiayaan dinilai menjadi salah satu faktor penentu bagi keberlangsungan dan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Tengah. Di tengah tantangan ekonomi dan tingginya persaingan usaha, pelaku UMKM membutuhkan dukungan modal yang mudah diakses agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat daya saing.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, keberadaan UMKM memiliki peran yang sangat strategis dalam menopang perekonomian daerah. Dengan jumlah pelaku usaha yang telah mencapai lebih dari empat juta, sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi sekaligus penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah.
Menurutnya, besarnya kontribusi UMKM harus diimbangi dengan kemudahan memperoleh akses pembiayaan, salah satunya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah.
"Akses pembiayaan modal kerja sangat penting bagi pelaku UMKM agar mereka bisa mempertahankan usahanya sekaligus mengembangkan kapasitas bisnis," ujar Sarif yang akrab disapa Kakung.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, pelaku UMKM tersebar hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah dan bergerak di berbagai sektor usaha, mulai dari perdagangan, kuliner, kerajinan, pertanian, hingga industri kreatif.
Karena itu, perlu adanya kebijakan yang mampu memperluas akses pembiayaan sehingga lebih banyak pelaku usaha dapat berkembang dan naik kelas.
"Harapannya UMKM yang saat ini masih berskala mikro bisa tumbuh menjadi usaha kecil, kemudian berkembang menjadi usaha menengah, bahkan mampu bersaing di pasar yang lebih luas," katanya.
Permodalan Jadi Tantangan Utama
Sarif menjelaskan, keterbatasan modal hingga kini masih menjadi persoalan yang paling sering dihadapi pelaku UMKM. Kondisi tersebut membuat banyak usaha sulit meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pemasaran, maupun melakukan inovasi produk.
Selain persoalan modal, pelaku UMKM juga masih menghadapi berbagai tantangan lain, seperti meningkatnya biaya operasional, pendapatan yang belum stabil, hingga keterbatasan dalam mengelola keuangan usaha.
Menurutnya, pendekatan penguatan kesehatan finansial pelaku UMKM perlu menjadi perhatian agar program inklusi keuangan benar-benar memberikan manfaat yang nyata.
"Pembiayaan harus diiringi dengan peningkatan kemampuan mengelola keuangan sehingga modal yang diperoleh benar-benar mampu meningkatkan produktivitas usaha," ujarnya.
Tingkatkan Literasi Keuangan
Kakung menilai, selain memperluas akses permodalan, pemerintah juga perlu memperbanyak program pelatihan bagi pelaku UMKM, terutama yang berkaitan dengan manajemen keuangan, pencatatan usaha, penyusunan laporan keuangan, hingga strategi meningkatkan keuntungan.
Ia menilai kemampuan mengelola usaha menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan terhadap pelaku UMKM.
"Pelatihan harus terus diperbanyak agar pelaku UMKM mampu meningkatkan profit usaha sekaligus memiliki tata kelola keuangan yang lebih baik sehingga lebih mudah memperoleh pembiayaan dari perbankan," jelas legislator dari daerah pemilihan Banyumas dan Cilacap tersebut.
Hambatan Pembiayaan Harus Dicarikan Solusi
Sarif juga menyoroti masih banyaknya pelaku UMKM yang kesulitan memperoleh pinjaman dari perbankan karena terkendala riwayat kredit atau BI Checking (kini dikenal sebagai Sistem Layanan Informasi Keuangan/SLIK), termasuk kasus gagal bayar yang membuat pengajuan kredit ditolak.
Di sisi lain, masih banyak pelaku usaha yang belum mampu mengelola aset maupun administrasi usaha secara baik sehingga belum memenuhi persyaratan lembaga keuangan.
Menurutnya, persoalan tersebut memerlukan pendampingan yang lebih intensif agar pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan akses modal, tetapi juga memiliki kemampuan mengelola usaha secara profesional.
"Sering kali yang menjadi kendala bukan hanya soal modal, tetapi juga persoalan administrasi, riwayat kredit, hingga kemampuan mengelola aset. Pendampingan menjadi penting agar UMKM bisa lebih mudah mengakses pembiayaan dan berkembang," tegasnya.
Sarif berharap sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, lembaga pembiayaan, serta instansi yang membina UMKM terus diperkuat. Dengan dukungan akses modal yang lebih luas, peningkatan literasi keuangan, dan pendampingan yang berkelanjutan, UMKM di Jawa Tengah diyakini akan semakin tangguh, mampu naik kelas, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di daerah.
