SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didorong memperkuat sekaligus mempercepat industri hilir garam guna memastikan hasil produksi petani terserap secara optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan garam konsumsi maupun garam industri sekaligus menjaga harga di tingkat petani.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah menilai persoalan anjloknya harga garam rakyat kembali muncul ketika memasuki musim kemarau. Kondisi tersebut terjadi karena produksi garam meningkat, sementara kemampuan pasar dalam menyerap hasil panen petani belum sebanding.
“Persoalan ini terus berulang setiap tahun. Saat musim hujan produksi garam menurun sehingga harga meningkat, namun ketika musim kemarau produksi melimpah justru harga garam jatuh dan petani kesulitan memasarkan hasil panennya,” kata Sarif.
Menurut politikus yang akrab disapa Kakung tersebut, pemerintah daerah perlu mengambil langkah lebih jauh, bukan sekadar membantu pemasaran hasil produksi. Salah satunya dengan memperkuat industri pengolahan garam sehingga komoditas tersebut memiliki nilai tambah sebelum masuk ke pasar.
Kakung menyoroti keberadaan Pabrik Garam Industri yang dimiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT).
Keberadaan fasilitas tersebut, menurut dia, seharusnya dapat dimaksimalkan untuk menyerap produksi garam rakyat sekaligus mengembangkan industri hilir di Jawa Tengah.
“Selain membantu menstabilkan harga garam, juga akan bisa memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap kinerja perusahaan maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.
Dia menegaskan BUMD tidak seharusnya hanya berperan sebagai pedagang atau penyalur garam. Lebih dari itu, perusahaan daerah tersebut diharapkan menjadi salah satu motor industrialisasi garam di Jawa Tengah.
“Bukan pelaku utama industrialisasi garam yang mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan, daerah, dan kesejahteraan petani garam,” kata legislator dari daerah pemilihan Banyumas dan Cilacap tersebut.
Produksi Garam Jateng Capai 283 Ribu Ton
Besarnya potensi garam Jawa Tengah terlihat dari volume produksi yang cukup tinggi. Berdasarkan data yang disampaikan Sarif, produksi garam di Jawa Tengah sepanjang 2025 mencapai 283.202,19 ton.
Kabupaten Pati menjadi daerah dengan produksi garam terbesar, yakni mencapai 211.544,23 ton. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Rembang dengan produksi sekitar 42.111,30 ton.
Besarnya produksi tersebut menunjukkan potensi ekonomi garam di Jawa Tengah cukup besar. Namun, tanpa dukungan industri pengolahan dan pasar yang mampu menyerap produksi secara konsisten, peningkatan produksi justru berpotensi menekan harga di tingkat petani.
Karena itu, Sarif meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga membangun ekosistem industri dari hulu hingga hilir.
Impor Garam Juga Perlu Dievaluasi
Selain hilirisasi, pemerintah diminta mengevaluasi kebijakan impor garam. Kebijakan tersebut dinilai perlu mempertimbangkan kondisi produksi dan harga garam rakyat agar tidak menambah tekanan terhadap petani lokal.
Menurut Sarif, pengaturan impor perlu dilakukan secara cermat dengan memperhatikan kebutuhan industri sekaligus melindungi keberlangsungan usaha petani garam dalam negeri.
Di sisi lain, peningkatan produktivitas petani juga perlu didukung melalui penerapan teknologi. Penggunaan teknologi produksi dinilai dapat membantu petani meningkatkan hasil panen dan menjaga produktivitas ketika menghadapi perubahan kondisi cuaca.
“Sehingga produktivitas petani tetap meningkat meski menghadapi perubahan musim,” ujarnya.
Sarif berharap pemerintah provinsi dapat mengintegrasikan kebijakan produksi, penyerapan, pengolahan, hingga pemasaran garam. Dengan demikian, persoalan harga yang anjlok ketika produksi melimpah tidak terus berulang setiap tahun.
“Sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah penghasil garam,” tandasnya.
