SEMARANG — Warga Tinjomoyo yang terdampak proyek pembangunan mal di Kota Semarang membantah pernah mengikuti pertemuan yang difasilitasi DPRD Kota Semarang untuk membahas persoalan yang mereka hadapi.
Warga menilai hingga saat ini belum ada forum yang benar-benar mempertemukan mereka secara langsung dengan pemerintah dan pihak pengembang. Padahal, pertemuan tersebut dinilai penting agar berbagai keluhan dan tuntutan warga dapat disampaikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Bantahan tersebut disampaikan warga pada Kamis (13/8/2026). Mereka menegaskan persoalan yang muncul akibat proyek pembangunan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik bangunan warga yang mengalami keretakan.
Menurut warga, terdapat kekhawatiran yang lebih luas terkait keamanan dan kenyamanan lingkungan permukiman selama proyek masih berlangsung. Mereka ingin mendapatkan kepastian mengenai kondisi lingkungan tempat tinggal mereka, terutama selama aktivitas pembangunan terus berjalan.
Warga berharap pemerintah dan pengembang dapat memberikan penjelasan secara langsung mengenai langkah yang dilakukan untuk memastikan keamanan kawasan permukiman di sekitar proyek.
Sebelumnya, Komisi C DPRD Kota Semarang memang telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 17 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, DPRD membahas persoalan terkait proyek bersama manajemen Pakuwon dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Namun, warga menilai forum tersebut belum menjawab kebutuhan mereka karena tidak menghadirkan warga terdampak secara langsung sebagai pihak yang mengalami dampak pembangunan.
Karena itu, warga meminta adanya pertemuan khusus yang menghadirkan warga terdampak, pemerintah, serta pihak pengembang dalam satu forum.
Melalui pertemuan tersebut, warga berharap dapat menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang mereka alami, termasuk keretakan bangunan dan kekhawatiran mengenai keamanan lingkungan permukiman.
Warga juga menginginkan adanya penjelasan yang transparan mengenai langkah penanganan dampak proyek serta bentuk tanggung jawab pengembang terhadap masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan.
Mereka berharap pemerintah tidak hanya melakukan koordinasi dengan pengembang dan perangkat daerah, tetapi juga memastikan suara warga terdampak menjadi bagian dari proses penyelesaian persoalan.
Hingga kini, warga masih menunggu adanya forum bersama yang secara khusus membahas dampak proyek dan menghadirkan seluruh pihak terkait. Bagi warga, pertemuan tersebut diperlukan agar persoalan tidak hanya dibahas di tingkat pemerintah dan pengembang, tetapi juga melibatkan masyarakat yang merasakan dampaknya secara langsung.
