PEMALANG, Kanal9.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan perlindungan bagi petani yang menghadapi ancaman gagal panen akibat kekeringan. Sebanyak 10 ribu hektare lahan sawah akan mendapatkan perlindungan melalui skema asuransi pertanian yang disiapkan bersama PT Jamkrida Jateng.
Program tersebut menjadi salah satu langkah Pemprov Jateng untuk mengantisipasi kerugian petani ketika tanaman mengalami puso akibat bencana maupun keterbatasan pasokan air.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, keberadaan asuransi diharapkan dapat menjadi jaring pengaman bagi petani. Ketika gagal panen terjadi, petani tetap memiliki modal untuk kembali menggarap lahannya tanpa harus mencari pinjaman dengan bunga tinggi.
“Di Jawa Tengah kita siapkan asuransi untuk 10 ribu hektar lahan gagal panen atau puso. Jamkrida siap meng-cover apabila terjadi puso,” ujar Luthfi saat berdialog dengan kelompok tani seusai panen raya padi di Desa Kedungbanjar, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Kamis (3/9/2026).
Luthfi meminta petani yang mengalami gagal panen segera memanfaatkan mekanisme klaim yang telah disediakan pemerintah. Menurutnya, petani tidak perlu mengambil risiko dengan meminjam uang kepada rentenir maupun melalui pinjaman online.
“Kalau gagal panen, tidak boleh pinjam rentenir dan pinjol. Gagal panen sudah ada Jamkrida, asuransinya ada,” tegasnya.
Tak hanya mengandalkan skema asuransi, Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan bantuan benih bagi petani yang lahannya terdampak puso. Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk memastikan bantuan dapat segera disalurkan setelah proses verifikasi di lapangan rampung.
Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat langkah pencegahan agar risiko gagal panen dapat ditekan sejak awal. Salah satunya dengan meningkatkan sistem pengairan di kawasan pertanian yang menghadapi keterbatasan air.
Optimalisasi dilakukan melalui penguatan jaringan irigasi tersier serta pemanfaatan irigasi perpompaan dan perpipaan. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu menjaga suplai air ke lahan pertanian selama musim kemarau.
Jawa Tengah tercatat memiliki sekitar 242.826 hektare sawah tadah hujan dan 530.748 hektare sawah irigasi. Untuk sawah tadah hujan, pemerintah mendorong pengembangan irigasi perpompaan. Sedangkan pada lahan sawah irigasi, penguatan dilakukan melalui pengembangan jaringan irigasi tersier.
Menurut Luthfi, upaya menjaga produktivitas pertanian juga harus dibarengi dengan perlindungan terhadap lahan pertanian agar tidak terus beralih fungsi.
“Kita juga upayakan untuk menjaga dan mempertahankan sawah petani agar tidak beralih fungsi,” katanya.
Dalam dialog bersama kelompok tani di Pemalang, sejumlah persoalan di lapangan turut disampaikan kepada gubernur. Petani mengeluhkan pendangkalan sungai dan saluran irigasi, kondisi jalan usaha tani, hingga kebutuhan terhadap benih padi dengan kualitas yang lebih baik.
Menanggapi persoalan tersebut, Luthfi menyatakan pengerukan sedimentasi sungai dan saluran irigasi akan diusulkan dalam penyusunan anggaran tahun 2027.
Sementara itu, persoalan jalan usaha tani disebut telah menjadi salah satu prioritas yang akan ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah.
Dengan kombinasi asuransi pertanian, bantuan benih, penguatan irigasi, dan perbaikan infrastruktur pertanian, Pemprov Jateng berharap petani memiliki perlindungan lebih kuat menghadapi ancaman kekeringan sekaligus mampu menjaga keberlanjutan produksi pangan di Jawa Tengah.
