JAKARTA — Rencana Indonesia mengoperasikan kapal induk hibah Italia Giuseppe Garibaldi sebagai KRI Gadjah Mada memunculkan perdebatan baru. Bukan hanya soal kemampuan tempur, tetapi juga besarnya biaya yang harus disiapkan untuk mengoperasikan dan memodernisasi kapal tersebut.
Sejumlah analisis memperkirakan kebutuhan operasional dan pemeliharaan (O&M) kapal dapat mencapai sekitar Rp1 triliun hingga Rp1,3 triliun per tahun. Angka tersebut belum termasuk kebutuhan retrofit atau modernisasi apabila kapal akan disesuaikan dengan kebutuhan operasi TNI AL.
Salah satu komponen biaya terbesar adalah bahan bakar. Dengan estimasi konsumsi BBM sekitar Rp1,2 miliar hingga Rp1,8 miliar per hari, pengoperasian selama 30 hari dapat membutuhkan anggaran sekitar Rp36 miliar hingga Rp54 miliar hanya untuk BBM.
Perhitungan tersebut membuat keberadaan kapal induk berukuran besar ini menjadi isu strategis sekaligus fiskal. Sebab, memiliki kapal induk bukan hanya persoalan membeli atau menerima platformnya, tetapi juga memastikan kapal dapat beroperasi secara berkelanjutan.
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin bahkan memperkirakan biaya operasional kapal tersebut dapat mencapai sekitar Rp101 miliar per bulan. Sementara untuk kebutuhan retrofit, estimasinya berada di kisaran Rp7,2 triliun hingga Rp16,8 triliun, tergantung spesifikasi dan tingkat modernisasi yang dipilih.
Namun, Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa kehadiran kapal tersebut telah menjadi bagian dari perencanaan pertahanan dan penganggaran.
Karo Infohan Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan besaran biaya operasional, pemeliharaan, maupun retrofit tidak bisa dipatok hanya berdasarkan perkiraan awal.
“Perhitungan biaya operasional, pemeliharaan maupun retrofit bergantung pada kebutuhan, pola operasi, serta tahapan modernisasi,” ujar Rico, Minggu (6/9/2026).
Menurutnya, masuknya alutsista baru tidak serta-merta berarti anggaran TNI AL untuk kebutuhan lainnya akan dipangkas. Setiap kebutuhan telah diperhitungkan agar kapal dapat digunakan secara optimal dan berkelanjutan.
Di sisi lain, kapal induk seperti Garibaldi berpotensi memberikan kemampuan baru bagi TNI AL. Platform tersebut dapat menjadi pusat operasi udara-laut, mendukung operasi kemanusiaan dan bantuan bencana, sekaligus meningkatkan kemampuan proyeksi kekuatan Indonesia di kawasan.
Persoalannya adalah biaya untuk mempertahankan kemampuan tersebut.
Jika estimasi biaya operasional mencapai lebih dari Rp1 triliun per tahun dan retrofit membutuhkan hingga belasan triliun rupiah, pemerintah harus memastikan investasi tersebut benar-benar memberikan nilai strategis yang sebanding.
Dengan kata lain, tantangan terbesar KRI Gadjah Mada bukan hanya bagaimana kapal itu bisa berlayar, tetapi bagaimana memastikan kapal tetap siap tempur tanpa menggerus kemampuan pertahanan pada sektor lain.
Perdebatan mengenai kapal induk ini pun akhirnya bermuara pada satu pertanyaan: apakah Indonesia sedang membangun kemampuan strategis baru yang diperlukan, atau justru mengambil beban operasional yang terlalu mahal untuk anggaran pertahanan?
