SURABAYA - Pengakuan seorang pengusaha yang dikenal sebagai Haji Her terkait pemberian dana sebesar Rp38 miliar untuk membantu pemenangan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2024 menuai perhatian publik. Menyikapi hal tersebut, Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri kebenaran pengakuan tersebut.
Koordinator Jaka Jatim, Musfiq, menilai setiap informasi yang berkaitan dengan pendanaan politik dalam jumlah besar perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum. Menurutnya, langkah penelusuran penting dilakukan guna memastikan asal-usul dana yang disebutkan serta menghindari munculnya spekulasi di tengah masyarakat.
Ia mengatakan, publik memiliki hak untuk mengetahui apakah dana tersebut berasal dari sumber yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau justru terdapat indikasi pelanggaran hukum yang perlu didalami lebih lanjut.
Menurut Musfiq, transparansi dalam pendanaan politik merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Keterbukaan mengenai sumber pendanaan dinilai dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan maupun konflik kepentingan setelah kontestasi politik berakhir.
Jaka Jatim juga menilai, apabila terdapat pengakuan mengenai aliran dana dalam jumlah besar yang berkaitan dengan proses politik, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan klarifikasi maupun pengumpulan informasi awal sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Musfiq menegaskan bahwa langkah penelusuran tidak serta-merta berarti telah terjadi pelanggaran hukum. Namun, menurutnya, proses tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab pertanyaan publik mengenai kebenaran informasi yang telah beredar luas.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai apakah pengakuan tersebut akan ditindaklanjuti. Demikian pula, belum ada putusan atau proses hukum yang menyatakan adanya pelanggaran terkait informasi tersebut.
Kasus ini masih sebatas menjadi perhatian publik dan berbagai pihak menunggu langkah selanjutnya dari aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan serta ketentuan hukum yang berlaku.
