JAKARTA, Kanal9.id – Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa dijadwalkan menggelar aksi penyampaian pendapat di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).
Sedikitnya empat kelompok akan turun ke jalan dengan membawa tuntutan berbeda. Kepolisian pun menyiapkan ribuan personel untuk mengamankan rangkaian kegiatan tersebut.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan aksi masyarakat dijadwalkan berlangsung di beberapa titik, di antaranya kawasan Gedung DPR/MPR RI, Silang Selatan Monas atau seberang Gedung Danareksa, serta Taman Pandang Silang Monas.
“Menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Polri hadir untuk menjaga ruang demokrasi serta memastikan aspirasi dapat disampaikan secara aman, damai, tertib, dan bertanggung jawab,” ujar Budi.
Sebanyak 4.274 personel disiapkan khusus untuk pengamanan kegiatan di Gedung DPR/MPR RI. Personel lainnya ditempatkan di sejumlah titik untuk membantu pengamanan dan mengatur lalu lintas.
Polisi menyatakan pendekatan komunikasi dan dialog akan dikedepankan. Rekayasa lalu lintas juga diterapkan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan.
1. AMPB Tuntut RUU Perampasan Aset
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) membawa dua tuntutan utama, yakni meminta DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset Koruptor dan mendorong hukuman mati bagi koruptor.
Mereka juga meminta DPR menyampaikan komitmen tertulis terkait pengesahan RUU tersebut serta mendesak penuntasan perkara dugaan korupsi yang menyeret pejabat Pemerintah Kabupaten Pati.
Salah satu perkara yang menjadi perhatian adalah kasus yang menjerat Bupati Pati Sudewo terkait dugaan suap dan korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
Perwakilan Tim Advokasi AMPB, Vander Waruwu, menegaskan aksi masyarakat Pati akan berlangsung secara damai.
Koordinator AMPB Supriyono alias Botok juga memastikan aksi tidak diarahkan untuk menjatuhkan pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Kita aksi fokus di depan DPR RI, dan kita fokus kepada dua tuntutan itu. Tidak ada lengserkan Prabowo-Gibran,” kata Botok.
2. AMDB Soroti Harga Kebutuhan Pokok
Kelompok kedua yang dijadwalkan bergabung adalah Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB).
Mereka membawa tiga tuntutan, yakni pengesahan RUU Perampasan Aset, hukuman mati bagi koruptor, dan penurunan harga kebutuhan pokok.
AMDB disebut menyiapkan sekitar 2.000 warga. Massa sebelumnya direncanakan menggelar aksi di Kantor DPRD Kota Depok sebelum bergabung dengan massa AMPB di depan Gedung DPR RI.
Kelompok ini juga menyoroti persoalan penundaan transaksi rekening yang digunakan untuk menghimpun donasi masyarakat Pati.
3. GERAM Bawa 10 Tuntutan
Berbeda dengan AMPB dan AMDB, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) membawa sekitar 10 tuntutan.
Di antaranya meminta pertanggungjawaban politik dan hukum Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka atas kebijakan yang mereka nilai memperluas militerisme dan melemahkan demokrasi.
GERAM juga menuntut penghentian Koperasi Desa Merah Putih dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), evaluasi kebijakan pajak, pendidikan dan kesehatan gratis, penurunan harga kebutuhan pokok, kenaikan upah buruh, serta percepatan penanganan bencana di Sumatera dan NTT.
Selain itu, mereka menyerukan perlindungan pekerja rumah tangga, demiliterisasi, penghentian kriminalisasi aktivis, hingga penyitaan aset koruptor untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan penanganan bencana.
GERAM diperkirakan mengerahkan sekitar 1.000 peserta dengan aksi yang dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB.
4. RMP4 Justru Dukung Program Pemerintah
Kelompok lainnya, Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4), datang dengan agenda berbeda. RMP4 menyatakan akan menyampaikan dukungan terhadap sejumlah program pemerintah, termasuk program MBG.
Koordinator RMP4 Ali mengatakan pihaknya menyiapkan sekitar 500 tiket perjalanan dari Bangkalan, Jawa Timur, menuju Jakarta.
Meski mendukung MBG, RMP4 meminta pemerintah tetap melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut, termasuk memperbaiki sejumlah dapur penyedia makanan.
“Bukan dihentikan programnya, tetapi diperbaiki tata kelolanya sehingga program ini bisa betul-betul berjalan semakin baik,” ujar Ali.
Persiapan Aksi Diwarnai Sejumlah Kendala
Menjelang aksi, persiapan AMPB sempat diwarnai sejumlah persoalan. Polda Metro Jaya sebelumnya mengajukan penundaan transaksi rekening yang digunakan AMPB untuk menampung donasi. Polisi menyebut penundaan tersebut dilakukan selama lima hari kerja untuk kepentingan penyelidikan aliran dana.
Polisi juga melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Sosial dalam proses tersebut. Karena rekening tidak dapat digunakan, masyarakat Pati kemudian menghimpun bantuan secara langsung melalui posko yang didirikan di sekitar Gedung DPR/MPR RI.
AMPB juga menyebut adanya rombongan bus dari Pati yang mengalami kendala dalam perjalanan menuju Jakarta. Selain itu, sebuah bus berisi 17 orang dilaporkan dilempari batu dari atas jembatan penyeberangan orang di Tol Jakarta-Cikampek KM 54-56, Karawang.
Akibat kejadian tersebut, tiga orang disebut mengalami luka ringan karena terkena pecahan kaca.
AMPB dan Polisi Sempat Bernegosiasi
Ketegangan juga sempat terjadi di sekitar Gedung DPR RI pada Rabu (26/8/2026) malam. Perwakilan AMPB kemudian melakukan negosiasi dengan polisi. Dalam pertemuan tersebut, AMPB meminta personel yang menggunakan gas air mata dibubarkan.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold Elisa Partomuan Hutagalung menyatakan permintaan tersebut akan dipenuhi.
Setelah tercapai kesepakatan, logistik aksi dipindahkan dari depan gerbang utama ke trotoar. Bus rombongan AMPB kemudian meninggalkan lokasi sekitar pukul 20.12 WIB.
Sebelumnya, situasi juga sempat memanas setelah kelompok Aliansi Masyarakat Sipil Jakarta datang dan menyerukan agar aksi berlangsung tanpa kericuhan. Polisi kemudian membuat barikade untuk memisahkan kedua kelompok.
Polisi Perketat Jalur Masuk Jakarta
Mengantisipasi pergerakan massa dari luar Jakarta, kepolisian meningkatkan pengawasan di sejumlah jalur menuju Ibu Kota.
Pengawasan dilakukan antara lain di Tol Merak-Tangerang, Jalan Raya Serang, sejumlah pintu masuk wilayah Bekasi, terminal, hingga stasiun kereta api.
Polresta Tangerang memperkuat patroli di jalur yang menjadi akses dari Lampung dan wilayah Sumatera. Sementara Polres Metro Bekasi menyiapkan personel untuk melakukan pemeriksaan secara selektif di sejumlah titik masuk wilayah Kabupaten Bekasi.
Polisi juga memantau jalur kereta api dan informasi di media sosial untuk mengantisipasi ajakan melakukan kerusuhan.
Polda Metro Jaya mengimbau seluruh peserta aksi menjaga ketertiban, mengikuti arahan petugas, serta menghormati masyarakat lain yang menggunakan fasilitas umum.
“Mari bersama-sama menjaga ruang demokrasi dengan tertib, damai, dan saling menghormati,” pungkas Budi Hermanto.
