KUPANG — Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bergerak cepat menangani dampak administrasi pascabencana gempa bumi yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Hingga kini, sebanyak 3.055 dokumen kependudukan milik warga korban gempa telah berhasil diterbitkan ulang dan diserahkan kepada pemiliknya.
Bencana gempa bumi tidak hanya merusak tempat tinggal dan infrastruktur publik, tetapi juga menyebabkan banyak dokumen penting milik warga hilang atau rusak tertimbun reruntuhan. Kehilangan dokumen ini dapat menyulitkan warga dalam mengakses berbagai bantuan Pemda dan layanan publik.
Guna mengatasi persoalan tersebut, Tim Jemput Bola dari Ditjen Dukcapil langsung diterjunkan ke lokasi-lokasi pengungsian dan posko bencana di NTT. Petugas membuka layanan perekaman dan cetak ulang dokumen kependudukan secara gratis tanpa dipungut biaya apa pun.
Rincian dari 3.055 dokumen kependudukan yang diterbitkan ulang meliputi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), hingga Akta Kematian bagi korban yang meninggal dunia.
Proses penggantian dokumen dilakukan dengan prosedur yang mudah dan cepat. Warga terdampak cukup menyebutkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nama lengkap untuk diverifikasi dalam sistem database kependudukan nasional.
Kehadiran fisik dokumen kependudukan yang baru sangat krusial bagi warga terdampak bencana. Dokumen ini menjadi syarat utama untuk mengurus klaim asuransi, pencairan bantuan sosial, layanan kesehatan gratis, hingga kelangsungan pendidikan anak-anak di sekolah darurat.
Pihak Dukcapil menyampaikan bahwa pelayanan jemput bola ini akan terus dibuka sampai seluruh kebutuhan dokumen kependudukan masyarakat terdampak gempa di NTT terpenuhi secara menyeluruh.
Pemerintah daerah setempat mengapresiasi langkah sigap Ditjen Dukcapil yang membantu meringankan beban psikologis dan administratif para korban pascabencana.
Selain melayani cetak ulang dokumen, tim Dukcapil juga aktif berkoordinasi dengan dinas kependudukan tingkat kabupaten/kota untuk memperbarui data pemilih dan data penerima bantuan agar selalu akurat.
Langkah responsif penerbitan ulang ribuan dokumen kependudukan ini menjadi wujud nyata hadirnya negara dalam memberikan pelayanan publik yang cepat dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat di masa krisis pascabencana.
