JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menunjukkan komitmen tegas dalam mengusut tuntas berbagai sengketa pertanahan di tanah air. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, Bareskrim tercatat telah menerbitkan sebanyak 32 Laporan Polisi (LP) terkait kasus konflik agraria yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Penerbitan puluhan laporan polisi ini menjadi bukti nyata bahwa penegakan hukum di sektor pertanahan kini menjadi prioritas utama kepolisian. Penanganan tersebut mencakup penindakan terhadap dugaan penguasaan lahan secara ilegal, pemalsuan dokumen pertanahan, hingga praktik kejahatan yang melibatkan mafia tanah.
Dugaan penyerobotan lahan milik warga maupun aset negara kerap memicu gesekan sosial yang berkepanjangan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, langkah hukum yang diambil Bareskrim bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan rasa adil bagi para pihak yang bersengketa.
Dalam proses pengusutannya, tim penyidik Bareskrim Polri bekerja sama secara intensif dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Sinergi antar-lembaga ini krusial untuk memverifikasi keabsahan sertifikat dan riwayat kepemilikan tanah di lokasi sengketa.
Setiap laporan polisi yang diterbitkan diproses melalui tahapan penyelidikan yang ketat, mulai dari pengumpulan alat bukti, olah tempat kejadian perkara (TKP), hingga pemeriksaan saksi ahli di bidang hukum pertanahan. Polisi memastikan tidak akan tebang pilih dalam menindak oknum yang terbukti melanggar hukum.
Konflik agraria yang berlarut-larut kerap kali menghambat arus investasi serta pembangunan infrastruktur di daerah. Dengan adanya kepastian hukum melalui proses pidana ini, diharapkan iklim investasi dan kepemilikan hak atas tanah di Indonesia dapat semakin terlindungi.
Masyarakat yang menjadi korban penyerobotan lahan atau pemalsuan surat tanah diimbau untuk tidak ragu melaporkan kasusnya ke pihak berwajib. Bareskrim menjamin penanganan laporan akan dilakukan secara profesional dan transparan.
Selain penindakan pidana, Satgas Mafia Tanah Polri juga terus mendorong upaya pencegahan melalui edukasi hukum pertanahan kepada masyarakat luas. Hal ini dilakukan agar warga lebih waspada terhadap modus-modus kejahatan pertanahan.
Sejumlah berkas perkara dari 32 LP tersebut kini telah memasuki tahap prapenuntutan dan pelimpahan ke kejaksaan. Beberapa di antaranya bahkan telah siap disidangkan di pengadilan untuk pembuktian lebih lanjut.
Bareskrim menegaskan bahwa penegakan hukum di bidang agraria ini tidak akan berhenti pada angka 32 laporan saja. Pihak kepolisian berkomitmen untuk terus mengawal isu pertanahan nasional demi terciptanya ketertiban sosial dan kepastian hukum di seluruh wilayah Indonesia.
