PADANG — Kebijakan pengalihan penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara atau ASN dari Bank Pembangunan Daerah ke kelompok Bank Himbara memicu kekhawatiran besar di sektor perbankan daerah. Langkah ini dinilai dapat mengguncang stabilitas keuangan BPD, termasuk Bank Nagari di Sumatra Barat.
Penarikan dana likuiditas ASN dalam jumlah besar berpotensi menurunkan kapasitas penyaluran kredit BPD secara signifikan.
Penurunan pendapatan bisnis utama ini membayangi bank-bank daerah dengan risiko pengurangan operasional hingga ancaman pemutusan hubungan kerja massal bagi para karyawan.
BPD selama ini mengandalkan simpanan dan alur dana ASN sebagai salah satu pilar utama penopang bisnis dan likuiditas perusahaan.
Ancaman penutupan kantor cabang di wilayah pelosok juga menjadi risiko nyata jika efisiensi besar-besaran terpaksa dilakukan oleh manajemen.
Sejumlah pengamat ekonomi daerah meminta pemerintah untuk mengkaji ulang dampak sistemik dari kebijakan pengalihan tersebut bagi perekonomian lokal.
BPD memiliki peran vital dalam menyalurkan pembiayaan bagi sektor UMKM dan pembangunan infrastruktur daerah yang tidak sepenuhnya dijangkau bank nasional.
Manajemen bank daerah didesak untuk segera melakukan diversifikasi produk dan layanan agar tidak bergantung penuh pada dana pemerintah.
Asosiasi Perbankan Daerah terus membangun komunikasi dengan kementerian terkait guna mencari solusi terbaik yang tidak merugikan BPD.
Langkah perlindungan terhadap keberlangsungan bank daerah sangat diperlukan agar ekosistem keuangan lokal tetap stabil dan berdaya saing.
